LOMBOK – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan dalam dua minggu ke depan, 10.000 kepala keluarga (KK) yang rumahnya mengalami rusak berat akibat gempa harus mendapat bantuan perbaikan.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menggelar rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat (OPD), Rabu (15/8/20180.
Pada Ratas tersebut, gubernur menyampaikan sejumlah arahan. Pertama meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Disos) mendata rumah warga yang terdampak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kemudian, gubernur juga meminta seluruh pihak untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Khususnya, terkait dengan munculnya sejumlah statement yang tidak berdasarkan sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Misalnya, isu terkait dengan gempa susulan dengan skala yang lebih besar. Gubernur meminta masyarakat untuk mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh BMKG.
‘’Berikan informasi-informasi yang menenangkan dan tentu kita harus membangun bagaimana mental mereka supaya tidak terus ada pada kondisi-kondisi yang labil secara mental,’’ pesan orang nomor satu di NTB ini.
Selanjutnya, terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah warga korban gempa yang rusak. Gubernur mengatakan, meskipun masa tanggap darurat sampai dengan 25 Agustus 2018 mendatang. Namun, rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut jauh lebih penting dan membutuhkan sumber daya yang menunjang proses tersebut.
Dia mengatakan, dalam waktu satu sampai dua minggu ke depan, minimal 10. 000 KK, yang rumahnya mengalami kerusakan berat, harus sudah mendapatkan bantuan. Sesuai arahan Presiden, setiap rumah yang rusak berat akan mendapatkan dana Rp 50 juta dan rusak sedang Rp 25 juta.
Selain itu, sarana-sarana umum, seperti sarana kesehatan dan pendidikan akan segera dilakukan perbaikan. Termasuk pembersihan-pembersihan pusat-pusat kota. “Pasar-pasar dan pertokoan dijadikan prioritas untuk dibersihkan. Agar aktivitas ekonomi itu kembali normal,” katanya, dilansir Suarantb, Kamis (16/8/2018).
