Pemerintah akhirnya bersedia mengakomodasi ratusan ribu tenaga honorer termasuk guru-guru yang memenuhi syarat untuk ikut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tenaga honorer yang tidak lolos seleksi atau tidak memenuhi persyaratan administratif termasuk batas usia maksimal 35 tahun untuk mengikuti tes CPNS masih memperoleh kesempatan menjadi PPPK walau tetap melalui mekanisme seleksi.
Berdasar catatan pemerintah ada 735.825 tenaga honorer termasuk sekitar 157.000 guru honorer yang terdata, sedangkan yang memenuhi syarat ikut tes CPNS sebanyak 12.883 orang saja.
Berita gembira bagi para pekerja dan guru honorer tersebut diputuskan dalam rapat kabinet terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan di Jakarta, Jumat (21/9) dihadiri Kastaf Kepresidenan Moeldoko, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,Kepala Badan Kepegawaian Negeri Bima H Wibisana dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana.
Keputusan itu juga sesuai dengan harapan PGRI sebelumnya yang menyuarakan agar guru honorer yang sudah lama mengabdi namun terganjal batas usia 35 tahun, bisa ikut seleksi guna mendapatkan status PPPK.
Saat itu Ketua PGRI Unifah Rosjidi juga meminta agar pendaftaran CPNS ditunda dulu jika peraturan pemerintah terkait P3K belum ada, karena menurut dia, menjadi guru berstatus PPPK merupakan salah satu solusi bagi guru honorer yang sudah melampau batas persyaratan usia.
Sementara dalam rapat kabinet disepakati, akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPPK yang akan menjadi payung hukum bagi pengangkatan pegawai honorer termasuk guru-guru sebagai ASN.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, mengacu pada UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yakni terkait pengaturan status ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK.
“Tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS atyau tidak memenuhi persyaratan batas usia 35 tahun dapat mengikuti seleksi PPPK, “ kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Syafruddin seusai mengikuti rapat kabinet tertutup tersebut.
Menurut dia, sekitar 112.000 guru honorer sekolah umum dan madrasah yang memiliki kualifikasi akademis dan berusia maksimal 35 tahun akan direkrut melalui tes CPNS, sedangkan mereka yang melampaui batas usia tersebut atau tidak lulus tes CPNS, dapat mengikuti tes PPPK.
Sementara Kepala BKN Bima Wibisana menekankan pentingnya seleksi bagi tenaga honorer demi menjaga kualitas birokrasi, apalagi setelah melihat hasil ujian mereka pada 2013 yang sangat rendah.
“Mekanisme tes ditempuh demi menjamin mutu PPPK, khususnya untuk tenaga pengajar, sedangkan seleksi perekrutan calon PPPK dibuka setelah seleksi PNS rampung, “ ujarnya.
Keseimbangan antara merekrut pegawai yang kompeten dan berkualitas, namun di pihak lain memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya memang pilihan yang amat sulit. (Nanang)
