WASHINGTON – Penyelidikan pemerintah AS telah menemukan bahwa militer Myanmar melancarkan kampanye pembunuhan masal yang direncanakan dan terkoordinasi, pemerkosaan geng dan kekejaman lainnya terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Laporan Departemen Luar Negeri, ditinjau oleh kantor berita Reuters pada Senin (24/9/2018) dapat digunakan untuk membenarkan lebih lanjut sanksi AS terhadap pemerintah Myanmar.
Namun laporan itu berhenti menjelaskan tentang penindasan sebagai genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
Penemuan ini didasarkan pada lebih dari 1.000 wawancara terhadap pria dan wanita Rohingya di kamp-kamp pengungsi di negara tetangga Bangladesh, tempat lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri setelah kampanye militer tahun lalu di negara bagian Rakhine, Myanmar.
“Survei itu mengungkapkan bahwa kekerasan baru-baru ini di negara bagian Rakhine utara adalah ekstrim, berskala besar, meluas, dan tampaknya diarahkan untuk meneror penduduk dan mengusir warga Rohingya,” kata laporan 20 halaman itu.
“Ruang lingkup dan skala operasi militer menunjukkan mereka terencana dan terkoordinasi dengan baik,” tambahnya.
Pada 25 Agustus 2017, Myanmar melancarkan serangan militer yang diistilahkan oleh PBB sebagai pembersihan etnis setelah kelompok bersenjata Rohingya melakukan serangan terhadap pasukan keamanan perbatasan.
Mereka yang selamat menceritakan detail mengerikan yang mereka saksikan, termasuk tentara yang membunuh bayi dan anak-anak kecil, penembakan orang-orang yang tidak bersenjata, dan korban yang dikubur hidup-hidup atau dilemparkan ke lubang kuburan massal.
Mereka menggambarkan serangan seksual yang meluas dan perkosaan perempuan Rohingya oleh militer Myanmar, yang sering dilakukan di depan umum.
Seorang saksi menggambarkan bagaimana empat gadis Rohingya diculik, diikat dan diperkosa selama tiga hari. Mereka dibiarkan berdarah hebat dan “setengah mati”.
Laporan Departemen Luar Negeri tersebut bertepatan dengan AS menjanjikan bantuan $ 185 juta untuk pengungsi Rohingya.
Pada Senin, duta besar AS untuk PBB Nikki Haley mengumumkan pendanaan baru untuk makanan, air, perawatan kesehatan dan bantuan penting lainnya selama pertemuan tingkat menteri mengenai krisis Myanmar di sela-sela pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Laporan AS datang hampir satu bulan setelah sebuah tim penyelidik PBB mengeluarkan laporannya sendiri, menuduh militer Myanmar bertindak dengan “niat genosida” dan menyerukan kepada panglima tertinggi negara itu dan lima jenderal untuk diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional.
