BERTOLAK belakang dengan penolakan keras Amerika Serikat terhadap program nuklir Iran dan Korea Utara, Presiden Donald Trump malah mempertimbangkan penjualan zat yang bisa dikonversi menjadi senjata pemusnah massal itu ke Arab Saudi.
AS bersikap keras terhadap Korut dengan tetap mengenakan sanksi embargo karena meyakini masih ada yang disembunyikan, walau Presiden Kim Jong Un menyatakan sudah menghancurkan situs-situs nuklir dan uji coba rudal di tengah proses perdamaian yang tengah berlangsung antara AS, Korut dan Korsel.
Negara Paman Sam itu juga menarik diri dari perjanjian penghapusan program nuklir Iran yang ditandatangani oleh enam negara yakni selain AS, Rusia, Inggeris, Perancis, Jerman dan China pada 2015 juga karena tidak yakin, Iran telah menghentikan program nuklir seluruhnya.
Saat ini DPR AS dilaporkan masih menyelidiki sikap Presiden Donald Trump yang begitu bernafsu secepatnya ingin menjual teknologi nuklir yang amat sensitif itu kepada Saudi yang merupakan mitra strategisnya di kawasan Timur Tengah.
Dari sisi geopolitik, AS selama ini berdiri di belakang Saudi dalam konteks perebutan hegemoni kawasan dan peserteruan akibat perbedaaan aliran, Saudi yang mayoritas penduduknya berpaham Sunni, sedangkan Iran mengikuti mazhab Shiah.
Dalam konteks permusuhan negara-negara Arab dan Palestina melawan Israel, Arab Saudi juga dipersepsikan tidak berada dalam satu “perahu” dengan negara-negara Arab dan Palestina, bahkan disebut-sebut menjalin kontak-kontak rahasia dengan Israel.
AS juga pemasok utama alutsista Saudi yang menempati peringkat ketiga terbesar anggaran militer dunia pada 2017 yakni sebesar USD69,3 milyar dollar/Rp970 triliun setelah AS (USD610 milyar/Rp8.540 triliun ) dan China (USD228 milyar/Rp3.192 triliun, bahkan menggusur Rusia ke posisi keempat (UD66,6 milyar/Rp932 triliun).
Baru-baru ini AD Saudi memesan 180 kendaraan artileri swagerak Paladin M109A6 dari AS bernilai USD1,3 triliun (sekitar Rp18,2 triliun).
Konflik Kepentingan
Sementara itu, Komisi DPR yang menyelidiki penyelidikan rencana penjualan nuklir ke Saudi, Elijah Cumming dari Partai Demokrat menyebutkan, menurut sejumlah pembocor (whistleblower) program tersebut dniliai penuh dengan konflik kepentingan berpotensi melanggar statuta kriminal federal.
Cumming dilaporkan telah meminta Gedung Putih menyerahkan dokumen proyek nuklir Saudi, termasuk yang memuat isi pertemuan antara menantu Trump, Jared Kushner dan Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammed bin Salman.
Berdasarkan hukum AS, negara itu dilarang menjual teknologi nuklir jika tidak memenuhi pasal 123 UU terkait Transaksi Penjualan Nuklir yang menjamin teknologinya digunakan untuk memproduksi energi damai.
Parlemen AS khawatir, Arab Saudi akan mengonversi teknologi yang dimilikinya itu untuk membuat bom nuklir. Sehingga jika ini terjadi, akan menambah keruwetan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Diketahui pula bahwa perusahaan AS yang terlibat dalam proyek nuklir Saudi tersebut dibentuk oleh sejumlah purnawirawan militer termasuk mantan penasehat keamanan Presiden Trump, Letjen Michael Flynn yang dipecat karena berbohong pada Wapres Mike Pence soal hubungan rahasia dengen Rusia.
Laporan DPR tersebut juga menyebutkan, Presiden Trump sejak pekan pertama kepemimpinannya di Gedung Putih telah mendesak realisasi kontrak dengan Saudi namun dicegah oleh penasehat hukum NSC John Eisenberg yang menilai Flynn memiliki konflik kepentingan.
Mungkin kalangan internal AS yang menolak rencana penjualan nuklir AS itu ke Arab, cemas jika suatu waktu geopolitik dan orientasi kawan dan lawan berubah, dan Saudi merapat ke lawan-lawan AS setelah mampu melakukan pengayaan nuklirnya.
AFP/Reuters/NS)
