MYANMAR – Pemblokiran akses internet besar-besaran di Rakhine, yang sudah memasuki minggu kelima pada Senin (22/7/2019) dikeluhkan warga.
Warga meminta pemerintah untuk menghentikan penutupan akses informasi ini. “Ini seperti pemadaman informasi,”ungkap Saw Oo dari kota Mrauk-U, kepada AFP.
Ia menambahkan bahwa orang-orang tidak dapat berbagi informasi detil mengenai kondisi cuaca selama musim hujan.
Sementara penduduk kota Maungdaw, Hla Hla, menyatakan bahwa penggunaan kartu sim dari negara tetangga Bangladesh berisiko dan dapat berujung pada penangkapan.
“Kami benar-benar takut tertangkap,” katanya.
Organisasi nirlaba Fortify Rights menyatakan penutupan akses internet ini adalah salah satu yang terlama di dunia dan telah berdampak pada kira-kira 1 juta warga.
“Meskipun dimaksudkan untuk menarget para militan, ini sangat tidak proporsional,” kata organisasi itu dalam pernyataan.
Namun Myo Swe, direktur jendral departemen pos dan telekomunikasi Myanmar, membela penutupan ini atas nama “kepentingan publik.” “Kami belum tahu kapan (akses internet) akan dibuka lagi,” katanya.
Dalam beberapa bulan terakhir ini, militer telah mengucilkan seluruh desa dalam upayanya menumpas habis anggota AA dan para simpatisannya. Militer mengkonfirmasi telah menembak mati enam tahanan di Rakhine pada akhir April, menyatakan bahwa anggotanya bertindak untuk membela diri.
Tahun 2017, serangan brutal militer terjadi di Rakhine yang menyebabkan lebih dari 740.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
