Pemerintah Jamin Pembangunan Ibu Kota Baru akan Menyudahi Tradisi Banjir

Presiden Jokowi beserta menteri dan pejabat terkait dalam konferensi pers "Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur" di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019/ VOA

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono  menjamin, pembangunan ibu kota baru di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tidak merusak lingkungan, namun akan merevitalisasi kawasan yang rusak dan menyudahi tradisi banjir di sana.

“Saya sudah ditelepon Bu Menteri Keuangan untuk menyiapkan kebutuhan anggaran tahun 2020. Sekarang disiapkan oleh teman-teman di Biro Perencanaan, di Jakarta. Ada tiga hal yang akan kita kerjakan di tahun 2020. Pertama, untuk mendesain kawasannya, karena sudah ditetapkan. Desain tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Di mana istananya, di mana kantor-kantornya, di mana perumahannya, di mana komersialnya,” kata Basuki.

Dalam  pertemuan dengan mahasiswa program S2, S3, insinyur dan dosen di lingkungan Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (27/8/2019),  Basuki juga menayangkan desain kawasan dan pertimbangan teknis ibu kota baru.

Dikatakan Basuki, sejak saat ini hingga pertengahan tahun 2020, pemerintah menjalankan tahap kedua yaitu membuat kriteria desain untuk prasarana dasar. Termasuk di dalamnya adalah jalan, drainase, waduk untuk air bersih, transportasi seperti kereta api dan juga listrik. Baru setelah itu, desain ketiga akan menyusul yaitu perkantoran dan perumahan.

Namun, proses pembangunan tidak akan menunggu hingga semua rancangan selesai. Jalan akan menjadi proyek pertama untuk membuka akses ke seluruh kawasan. Karena diproyeksikan selesai dalam empat tahun, maka anggaran juga akan dibagi bebannya. Untuk tahun depan, diperkirakan hanya dibutuhkan dana sekitar 20 persen bagi anggaran pembangunan sarana dasar.

Pada tahap awal ini, pemerintah akan mengelola lahan seluas 40 ribu hektar dari 180 ribu hektar yang disiapkan. Lahan awal itu bisa menampung seluruh bangunan utama yang dibutuhkan pemerintah.

Sekitar 800.000 ribu aparat sipil negara (ASN) akan turut pindah. Pemerintah menyiapkan ibu kota baru untuk 1,5 juta warga, dengan memperhitungkan sektor swasta yang akan turut masuk.

“Kita akan menggunakan arsitektur bangunan yang lebih nasional. Untuk itu, kita lagi diskusikan dengan IAI (Ikatan Arsitek Indonesia ), dengan para arsitek. Karena memang desainnya harus berbeda, harus beyond. Tetapi desain ini tetap akan menyerap budaya lokal,” kata Basuki, dikutip VOA Indonesia.

Sektor swasta juga akan masuk melalui beberapa skema investasi. Misalnya di sektor penyediaan air minum, pemerintah akan membangun waduk sebagai sumber air baku. Swasta dipersilahkan turut berinvestasi dalam penyediaan air bersih, memanfaatkan waduk tersebut.

Advertisement