JAKARTA – Tim Kemanusiaan yang dibentuk pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua menyebut pengungsi asal Nduga menolak bantuan yang diberikan pemerintah, karena masih trauma dengan kehadiran TNI.
Anggota Tim Kemanusiaan Nduga, Pater Jhon Jongga, mengatakan sebagian besar pengungsi dari wilayah Kabupaten Nduga tidak mau menerima bantuan pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri.
“Mungkin pejabat-pejabat di Jakarta katakan kami sudah dibantu, kenapa ditolak. Dalam pertemuan kami dengan masyarakat, mereka katakan ‘kami tidak mau terima bantuan oleh musuh kami yaitu tentara’. Karena itu kalau ini betul bantuan dari Kementerian Sosial, dari Presiden, maka tidak boleh melalui militer,” jelas Pater Jhon Jongga di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Sementara itu Staf Ahli Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden Theo Litaay mengatakan akan berkoordinasi dengan lembaga sosial dan keagamaan di Papua untuk penyaluran bantuan bagi pengungsi. Kendati demikian, menurut Theo, untuk penarikan pasukan militer belum dapat dilakukan karena pertimbangan keamanan di Nduga.
“Kita kan belum tahu itu dilakukan oleh siapa dan ada persoalan keamanan di sana. Dan berkaitan juga dengan aksi kelompok separatis. Saat ini kita fokus pada penanganan pengungsi dulu, kalau soal pertimbangan keamanan dan penempatan militer masalah lain,” jelas Theo Litaay, dikutip VOA Indonesia.
