BANDUNG – Kepala Cabang Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Bandung Kiki Rejeki mengatakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kerap dinilai negatif oleh masyarakat dan disalahartikan oleh masyarakat.
“Anak berkebutuhan khusus sering kali disalahartikan oleh masyarakat. Bahkan, karena kurang pahamnya masyarakat terhadap ABK, mereka sering dianggap negatif di tengah-tengah masyarakat,” kata Kiki di Bandung, Minggu (21/8/2016).
Untuk itu pihaknya membuat program Rintisan Desa Inklusif, yakni program yang digulirkan PKPU Bandung sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak. Tidak terkecuali bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Seluruh elemen masyarakat dengan berbagai potensi yang dimiliki digugah untuk bersinergi menjadi sebuah kekuatan besar hingga mampu mewujudkan masyarakat yang berdaya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, termasuk ABK.
Menurut Kiki, tak jarang ditemukan ABK yang ditelantarkan hingga dikurung di kandang ayam dan perlakuan buruk lainnya. Padahal, dengan perlakuan yang tepat, ABK bahkan bisa lebih unggul dibandingkan dengan anak pada umumnya.
Kiki pun menekankan agar edukasi dan sosialisasi perlu digencarkan kepada masyarakat. Setelah workshop, pihaknya akan melanjutkan pendampingan kepada guru-guru, orangtua, kader, dan tokoh masyarakat. PKPU berharap pemerintah desa dan masyarakat Cinunuk khususnya turut serta mendukung program “Desa Inklusif” tersebut.
Sementara itu Akademisi pendidikan khusus dari PLB FKIP Uninus, Ranti Novianti, menyebutkan, jumlah ABK di Indonesia terkategori cukup besar. Menggunakan asumsi PBB, paling sedikit 10 persen anak usia sekolah (5-18 tahun) memiliki kebutuhan khusus.
“Diperkirakan kurang lebih ada 4,2 juta ABK yang ada di Indonesia dan masih sedikit yang memperoleh pendidikan layak,” ucapnya.
Ranti mencontohkan pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar,bahwa angka partisipasi kasar anak dengan disabilitas di Jabar baru mencapai 12 persen. Dengan demikian, peningkatan kapasitas guru, orangtua, dan masyarakat untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada ABK harus semakin ditingkatkan.
“Itu baru mengacu kepada data yang dimiliki. Kita meyakini bahwa ada fenomena gunung es, masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum terdata sehingga mereka belum mengakses pelayanan pendidikan yang baik dan tepat,” ujarnya, dikutip dari PR.
