Wina-Menteri Dalam Negeri Austria Wolfgang Sobotka,Rabu (7/9/2016) mengatakan negaranya akan mengajukan gugatan hukum terhadap Hungaria, jika tetangganya itu menolak menampung kembali para migran dan pengungsi yang telah melintasi perbatasan.
Seperti diketahui, ketegangan masalah pengungsi meningkat menjelang pemilu presiden Oktober mendatang di Austria, yang menuding Hungaria membiarkan para migran melintasi perbatasannya.
Hal tersebut melanggar kesepakatan Uni Eropa soal penanganan para pencari suaka. Masalah imigran itu bisa menjadi peluru bagi Partai Kebebasan, parpol beraliran kanan-jauh anti-imigrasi, untuk memenangi pilpres dan menguasai pemerintahan di Wina.
“Negara-negara yang terus melangar hukum harus menghadapi konsekuensi legal,” kata Sobotka kepada radio ORF seperti dilansir Deutsche Welle. “Dalam hal ini, Austria harus menggugat. Republik ini harus memastikan bahwa Uni Eropa bertindak sesuai hukum”.
Namun, gugatan tersebut tak jelas secara hukum. Apakah pemerintah Austria saat ini benar-benar akan ditindaklanjuti atau hanya sekedar retorika politik menjelang pilpres.
Berdasarkan “Regulasi Dublin”, negara anggota Uni Eropa di mana seseorang menginjakkan kakinya untuk pertama kali di wilayah UE harus menjadi pihak yang memproses aplikasi suaka orang tersebut.
Hungaria juga menyalahkan Jerman dan Austria atas kebijakan pintu terbuka bagi pengungsi kedua tetangganya itu, sehingga jutaan migran dari Timur Tengah, Afrika dan Asia berbondong-bondong menuju Eropa tahun talu.
Arus migran di rute Balkan berkurang setelah negara-negara di kawasan itu memilih menutup pintu-pintu perbatasannya bagi para migran dan pengungsi awal tahun ini, Austria menerapkan pembatasan yang lebih ketat dan UE-Turki sepakat untuk meredam arus pengungsi yang menyeberang ke Eropa melalui Turki.
