BANGLADESH – Pemerintah Bangladesh melarang perusahaan telekomunikasi menjual koneksi telepon genggam ke pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar.
Empat penyedia telepon seluler di Bangladesh terancam denda jika mereka menyediakan kartu SIM sementara larangan tersebut diberlakukan untuk hampir 430.000 pengungsi baru yang tiba dari Myanma.
“Untuk saat ini, mereka tidak dapat membeli kartu SIM,” kata Enayet Hossain, seorang perwira senior di Kementerian Telekomunikasi Bangladesh, kepada AFP, Minggu (24/9/2017).
Keputusan tersebut diambil terkait dengan masalah “keamanan”, menurut Menteri Junior Telecoms Tarana Halim.
“Kami mengambil langkah tersebut dengan alasan kemanusiaan namun pada saat bersamaan keamanan kita sendiri tidak boleh dikompromikan,” kata Halim, tanpa menjelaskan lebih jauh tentang risiko keamanan spesifik yang diajukan para pengungsi.
Bangladesh dilaporkan juga melarang penjualan kartu SIM kepada warganya sendiri yang tidak dapat memberikan kartu identitas resmi.
Otoritas telekomunikasi Bangladesh mengatakan larangan tersebut dapat dicabut begitu kartu identitas biometrik dikeluarkan untuk pengungsi yang baru tiba, sebuah proses yang menurut militer bisa memakan waktu enam bulan.
