Banjir dan Tanah Longsor di Majene, Bupati Tetapkan Status Siaga Darurat

Kondisi akses jalan nasional trans Majene-Mamuju hingga berimbas pada antrian panjang kendaraan yang hendak melintas akibat longsor yang melanda Majene, Sulawesi Barat, Kamis (27/10/2022). (Foto: BPBD Kabupaten Majene)

JAKARTA – Dalam rangka percepatan penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, Bupati Majene, A Achmad Syukri, telah menetapkan status siaga darurat, yang berlaku mulai 12 Oktober hingga 31 Desember 2022 melalui Surat Keputusan Bupati Majene No.926/HK/KEP-BUP/X/2022 tentang Status Siaga Darurat Bencana Gelombang Pasang, Abrasi, dan Longsor di Kabupaten Majene.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops BNPB) dari BPBD Kabupaten Majene hingga Jumat (28/10/2022), pukul 21.40 WIB, jumlah warga yang terdampak mencapai 1.000 jiwa.

“Hingga saat ini, akses jalan nasional trans Majene – Mamuju masih tertutup total akibat longsor yang masih terjadi. Balai Jalan Nasional menargetkan pembersihan material longsor sekitar 7 hari dengan menggunakan tiga excavator dan dua loader,” ujar Abdul Muhari, Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/10/2022).

Abdul menambahkan, BPBD Kabupaten Majene bersama tim gabungan meliputi unsur TNI/Polri, Basarnas, Dinkes, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengaturan lalu lintas di titik longsor jalan nasional trans Majene – Mamuju.

“Selain upaya pemenuhan kebutuhan logistik tim gabungan juga menyiagakan ambulans, perahu body, perahu karet untuk layanan kedaruratan,” katanya.

Disi lain, lanjut Abdul, BPBD Kabupaten Majene melaporkan banjir sudah surut. Para warga bersama tim gabungan bergotong-royong melalukan pembersihan material yang terbawa saat banjir.

Berdasarkan hasil kajian dari InaRISK, Kabupaten Majene memiliki potensi risiko banjir dan tanah longsor sedang hingga tinggi. Kejadian bencana ini merupakan fenomena berulang apabila tidak ditindaklanjuti.

“Maka dari itu, BNPB menghimbau kepada pemerintah setempat untuk dapat menyiapkan program jangka menengah dan jangka panjang seperti peniadaan pemukiman di sepanjang aliran sungai dan dataran rendah. Hal ini sebagai upaya pencegahan bahaya bencana hidrometeorologi,” tuturnya.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana dengan memantau informasi prakiraaan cuaca melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta memeriksa potensi bencana disekitar wilayah melalui InaRisk.