Banyak Mandor , Ganggu Kerjaan

cukup satu mandor

“VIELE koeche verderben den Brei”, arti harfiah pepatah lawas Jerman ini kurang lebih, “banyak koki malah merusak rasa rasa”

Ungkapan itu agaknya pas untuk menggambarkan polemik, beda pendapat atau pernyataan antarkalangan pejabat di depan publik, bahkan antara presiden dengan wakilnya atau pejabat lainnya mengenai suatu persoalan atau keputusan yang diambil pemerintah

Contoh terakhir ialah mengenai pembatalan sementara kerjasama militer antara TNI AD dengan Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force – ADF) akibat keluhan perwira TNI AD menyangkut bagian kurikulum program latihan yang dinilai menistakan Pancasila dan merendahkan martabat TNI AD.

Menhan Ryamizard Ryacudu langsung merespons insiden tersebut dengan meminta agar Indonesia tidak mengambil keputusan secara gegabah, mengingat hubungan RI dan Australia sejauh ini baik-baik saja.

Walaupun insiden tersebut terjadi akibat ulah oknum tentara Australia, di luar kebijakan pemerintah, Menteri Pertahanan dan Panglima AB negara kanguru itu juga langsung menyampaikan pernyataan maaf dan berjanji untuk menindaklanjuti keluhan yang disampaikan pihak Indonesia.

Sebaliknya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang semula juga mengambil sikap untuk menunggu klarifikasi terkait insiden tersebut, menginstruksikan penghentian sementara seluruh program kerjasama militer dengan Australia.

Australia dan Indonesia sebagai negara tetangga “di halaman belakang”, sebenarnya saling membutuhkan, khususnya dalam kerjasama melawan terorisme. Bagi Australia, posisi geografis Indonesia bisa menjadi penghalang infiltrasi teroris ke negeri itu, sedangkan Indonesia juga bisa memanfaatkan kecanggihan tehnologi dan kemajuan ekonomi Australia.

Di bidang militer, sejauh ini RI dan Australia sering melakukan latihan bersama, pertukaran personil dan informasi serta pengalaman. Indonesia juga menerima bantuan hibah pesawat patroli maritim Nomad, skadron pesawat  tempur F-86 Sabre, dan empat pesawat C-130 Hercules (salah satunya jatuh di Wamena Desember lalu).

Hubungan Australia dan RI juga relatif baik pasca terjadinya gejolak akibat hukuman mati yang dijatuhkan terhadap dua warganya yang terlibat kasus narkoba beberapa waktu lalu.

Silang pendapat lainnya yang cukup mengusik publik terjadi terkait rencana pembelian helikopter AgustaWestland AW 101 di penghujung 2016.

Semula TNI AU mengajukan pembelian heli AW 101 buatan Inggeris untuk dioperasikan Skadron 45 TNI AU sebagai pesawat kepresidenan/ VVIP, menggantikan heli Puma SA 322 buatan bersama PT Dirgantara Indonesia dengan Aerospatiale Perancis yang dianggap sudah tua.

Presiden Jokowi dua kali menolak pembelian heli baru, karena menganggap tidak mendesak, lagipula negara sedang berhemat dengan melakukan pemotongan anggaran di sana-sini.

TNI AU tetap “ngotot” membeli AW 101, padahal Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai kuasa anggaran TNI dan  Pangab TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga menyetujui pembatalan transaksi pembelian heli tersebut.

TNI AU beralasan, heli yang akan dibeli menggunakan anggaran 2015, tidak ada kaitannya dengan pembatalan pembelian untuk anggaran 2016, lagipula, heli yang akan dibeli akan digunakan sendiri oleh TNI AU untuk keperluan SAR tempur dan pengangkut pasukan.

Pembelian heli AW 101 juga dianggap mel;anggar UU Industri Pertahanan yang mewajibkan pengadaan dalam negeri untuk peralatan sistem persenjataan (alusista) yang sudah bisa dibuat sendiri.

Keputusan finalnya, transaksi pembelian dibatalkan. Tidak diketahui apakah Indonesia harus membayar penalti akibat pembatalan trasaksi     tersebut atau dipermasalahkan oleh penjual melalui Dewan Arbitrase Internasional.

Beda pendapat antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla juga terjadi menyangkut fasilitas pembelian kendaraan pejabat, pembangunan pembangkit tenaga listrik antara Menteri Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said (keduanya saat itu).

Presiden Jokowi yang mempertanyakan kenaikan tarif penerbitan STNK dan BPKB yang dikeluhkan publik malah mengundang tanda tanya, karena ia sendiri yang menandatangani keputusan itu sebelumnya.

Komunikasi antarpejabat dan pimpinan negara, apalagi menyangkut persoalan dengan negara lain, perlu diperbaiki. Jika tidak, bisa membingungkan masyarakat dan juga menurunkan wibawa pemerintah.

Advertisement