JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengungkapkan langkah Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity”, dan meminta dukungan semua negara atas pencalonan tersebut.
Retno menegaskan komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, ketika berbicara dalam Sidang ke-52 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa pada Selasa (27/2).
“Tahun ini merupakan tahun peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam pernyataan nasional di dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan bahwa Deklarasi Universal HAM bertujuan untuk menjadikan dunia menjadi lebih adil, setara, dan inklusif,” kata Retno dalam pengarahan media secara daring melalui YouTube resmi Kemlu RI, Rabu.
Untuk itu, dia memaparkan tiga hal yang perlu dilakukan dalam upaya penegakan HAM.
Pertama, dengan memajukan aksi nyata untuk kemanusiaan, mengingat penghormatan terhadap HAM adalah syarat mutlak untuk terciptanya perdamaian dan stabilitas.
“Kita harus menghentikan perang dan konflik. Solusi damai untuk konflik harus dikedepankan, termasuk di Afghanistan, Palestina, Myanmar, dan Ukraina,” kata Retno, dilaporkan Antara.
Secara khusus, dia menyatakan bahwa dunia tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan rakyat Palestina, menyusul insiden di Huwara baru-baru ini yang menunjukkan bahwa situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina semakin memburuk.
“Saya juga sampaikan komitmen Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah Myanmar dan mendukung pemenuhan hak perempuan di Afghanistan,” kata dia.
Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM sebagai aspek penting dalam perlindungan HAM.
Dalam hal ini, Menlu Retno menyampaikan di hadapan PBB bahwa Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu.
“Keberanian mengakui kesalahan ini penting untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan—dan Indonesia memiliki keberanian untuk melakukan itu,” kata dia.
Ketiga, memperkuat arsitektur HAM melalui pentingnya Dewan HAM PBB beradaptasi dengan tantangan HAM terkini.
“Dewan HAM tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat untuk rivalitas geopolitik,” ujar dia.
Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berupaya untuk memperkuat mekanisme HAM di kawasan, antara lain melalui pelembagaan Dialog HAM Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
