Curang Sejak Mendaftar Sekolah

Kecurangan dalam PPBD atau sistem zonasi pendaftaran siswa terjadi dimana-mana, padahal tujuannya semula untuk pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Kemana mas Mendikbud?

SEJUMLAH orang tua menitipkan nama anaknya pada kartu keluarga (KK) milik keluarga lain atau membuat KK palsu demi mengakali sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ribuan laporan diterima tim pengaduan pelaksanaan PPDB 2023 di Jawa Barat terkait kecurangan dalam pembuatan data kependudukan terutama memanipulasi KK agar bisa diterima di sekolah negeri yang diinginkan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Jabar, ada 2.643 pengaduan terkait pendaftaran SMA dan SMK yang jumlahnya mencapai 519.845 calon siswa.

Padahal, sistem PPDB atau zonasi pendaftaran baru di sekolah negeri sejatinya bertujuan untuk memeratakan mutu pendidikan di daerah.

“Dari seluruh laporan yang masuk, 90 persen sudah diselesaikan oleh Disdik Jabar. Ini jadi bahan evaluasi dan penyelesaiannya dilakukan  dengan berbagai cara termasuk pembatalan penerimaan siswa akibat ditemukannya kecurangan, “ kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Kompas, 16/7).

Sementara itu, Ombudsman RI (ORI) juga telah menerima aduan terkait PPDB yang bervariasi, namun lebih pada pendaftaran dengan daring yag belum dipahami seluruh masyarakat, mulai dari kesulitan masuk akun PPDB sampai data yang tidak sesuai dan ada pula pengaduan terkait jalur prestasi.

Ombudsman DIY Yogyakarta juga mengungkap sejumlah kasus PPDB dan yang menonjol seperti penitipan calon siswa pada KK milik pengelola kantin yang berada di lingkungan sekolah.

Tercatat ada 11 calon siswa yang lolos di jalur zonasi SMP dan SMA yang didaftarkan pada dua KK pengelola kantin dan menantunya, sedangkan menurut Kepala ORI Yogyakarta Budhi Masturi, modus “titip KK” sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya walau tahun ini cukup mencolok, bahkan di satu KK bisa didaftarkan enam orang.

Di Bogor, terdapat 208 calon pelajar yang dianulir atau didiskualifikasi penerimaannya dari 3.251 pelajar yang diterima di jalur zonasi dari seluruhnya 8.230 pelajar yang mendaftar PPDB.

Di Medan 31 calon siswa batal diterima di SMA, juga karena ketahuan memalsukan data kependudukan, didaftar di KK warga yang beralamatkan di dekat sekolah yang dituju.

Pelajar yang didiskualifikasi karena hasil verifikasi menunjukkan ketidaksamaan alamatnya dengan alamat orang tua yang dicantumkan dalam KK yang digunakan mendaftar PPDB.

Ada pula keluarga yang tidak tahu nama  orang yang tercantum dalam KK atau KK yang baru diterbitkan kurang dari setahun atau ada juga yang alamatnya tidak ditemukan.

Tentu saja, praktek kecurangan tersebut tida dilakukan sendiri oleh para orang tua, tetapi berjamaah, kemungkinan melibatkan RT, RW, kelurahan, Dukcapil dan pihak sekolah.

Menyedihkan, praktek kecurangan, korupsi dan manipulasi terjadi dimana-mana, termasuk di ranah pendidikan sampai institusi lembaga tinggi negara yang seharusnya menjadi wilayah sakral sekali pun.

Jika mulai dari pendaftaran sekolah saja, anak sudah diajari  melakukan kecurangan, apa yang diharapkan dari mereka sebagai kader penerus bangsa ke depannya

 

 

 

 

 

Advertisement