Jakarta, KBKNews.id — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersiap menapaki pasar modal Indonesia dengan masuk ke Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah tersebut terbuka seiring rencana pemerintah menuntaskan proses demutualisasi bursa pada kuartal pertama 2026.
Demutualisasi akan mengubah struktur kepemilikan BEI yang selama ini hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa. Melalui skema baru tersebut, kepemilikan bursa akan terbuka bagi berbagai pihak, termasuk negara, melalui kepemilikan saham.
Masuknya Danantara ke BEI dipandang sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola pasar modal nasional, sekaligus mempertegas peran negara dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas bursa.
OJK Buka Ruang Masuknya Pemegang Saham Baru
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan proses demutualisasi akan diikuti dengan penyesuaian regulasi untuk memastikan independensi bursa tetap terjaga. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan, perubahan aturan akan diatur baik melalui undang-undang maupun peraturan turunan.
“Kalau memang diperlukan perubahan, tentu akan kami lakukan secepatnya. Pada prinsipnya, demutualisasi pasti disertai dengan penyesuaian regulasi,” ujar Inarno dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1).
Terkait kemungkinan Danantara menjadi pemegang saham BEI pascademutualisasi, Inarno menegaskan OJK bersikap terbuka sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami welcome kepada siapa pun yang menjadi pemegang saham, tentu dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan,” katanya.
Danantara Siap Masuk sebagai Investor
Dari sisi Danantara, sinyal kesiapan untuk masuk ke BEI disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani. Ia menyebut, lembaganya terbuka menjadi investor setelah proses demutualisasi rampung.
“Kami terbuka. Kalau demutualisasi sudah terjadi, tentu ada keinginan untuk masuk juga,” kata Rosan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).
Rosan menjelaskan, skema masuknya Danantara masih akan dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Namun, ia belum merinci besaran kepemilikan saham yang akan diambil.
“Nanti kita lihat struktur yang paling baik ke depan. Yang penting, langkah ini justru untuk mendorong perbaikan dan keterbukaan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan Danantara akan masuk secara langsung, tanpa melalui perusahaan sekuritas maupun badan usaha milik negara (BUMN) lain.
“Bisa langsung. Tapi tentu kami menunggu aturan mainnya selesai terlebih dahulu,” kata Rosan.
Demutualisasi Ditargetkan Rampung Awal 2026
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar sebelumnya mengungkapkan pemerintah menargetkan regulasi demutualisasi BEI terbit pada kuartal pertama 2026. Proses ini dinilai sebagai bagian dari reformasi struktural pasar modal agar lebih modern dan sejalan dengan praktik internasional.
“Kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa peraturan terkait demutualisasi bursa akan diterbitkan pada kuartal pertama tahun ini,” ujar Mahendra di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (29/1).
Pemerintah dan otoritas pasar modal menargetkan pemisahan kepemilikan dan keanggotaan bursa mulai berjalan pada semester pertama 2026.
Peran Negara Dinilai Strategis
Rosan menilai percepatan demutualisasi BEI merupakan langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur pasar keuangan nasional. Menurutnya, keterlibatan Danantara sebagai sovereign wealth fund sejalan dengan praktik global di berbagai negara.
“Danantara dan pihak lain memiliki kepentingan besar, mengingat hampir 30 persen kapitalisasi pasar BEI berasal dari BUMN. Karena itu, transparansi dan tata kelola yang baik harus terus dijaga,” ujarnya.
Ia menambahkan, masuknya Danantara diharapkan memberi dampak jangka panjang bagi pendalaman pasar, peningkatan transparansi, serta penguatan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
“Langkah ini sangat positif untuk memperdalam pasar dan memperkuat Bursa Efek Indonesia ke depan,” kata Rosan.
