MENAIKKAN atau tidak harga bensin Pertalite atau solar bersubsidi bagi pemerintah bak menghadapi si malakama, pilihan keputusan sulit yang jika diambil sama-sama bermasalah.
Sebabnya, harga jual Pertalite Rp7.760 per liter, masih jauh di bawah harga keekonomianya yakni Rp14.450 dan solar yang dijual Rp5.150 per liter selayaknya Rp13.950, begitu pula elpiji dalam kemasan tiga Kg yang dijual Rp4.250 per Kg dari harga keekomiannya Rp 18.500.
Untuk menutupi tekor, pemerintah harus mengalokasikan anggaran kompensasi energi Rp702,4 triliun, atau setara dengan lebih sepertiga APBN 2022 ( Rp2.714,2 triliun).
Konsumsi BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah 2022 yakni 1,79 juta kilo liter solar dan 19,7 juta Pertalite yang diperkirakan habis digunakan pada Oktober nanti, sehingga jika konsumsi BBM tidak dihemat, subsidi yang dikeluarkan bisa membengkak lagi sampai hampir Rp700 triliun.
Kenaikan harga energi di dalam negeri tak terelakkan akibat imbas perang Ukraina dan Rusia yang ikut mengatrol harga minyak mentah dunia.
Uni Eropa (UE) yang selama ini tergantung pasokan migas dari Rusia mengurangi impor dari negara itu dalam upaya mendukung Ukraina, sekaligus menghukum Rusia, walau kebijakan ini merugikan mereka. Sebaliknya Rusia juga mengurangi ekspornya ke UE walau pun juga menyulitkannya karena memerlukan devisa untuk membiayai perang.
Ironisnya, di Indonesia, subsidi yang semula diperuntukkan bagi warga miskin, tidak tepat sasaran, malah dinikmati oleh kelompok warga negara kelas ekonomi menengah ke atas.
Hitung-hitungan untuk Pertalite misalnya, 86 persen dinikmati oleh rumah tangga dan hanya 14 persen oleh dunia usaha. Ironisnya, yang 86 persen dikonsumsi rumah tangga, hanya seperlimanya (20 persen) dinikmati oleh warga miskin atau 40 persen masyarakat terbawah.
Begitu pula solar bersubsidi. Hanya sebelas persen dinikmati rumah tangga, 89 persen dimanfaatkan oleh dunia usaha dan lebih memprihatinkan lagi, dari 11 persen untuk rumah tangga, hampir seluruhnya dinikmati keluarga mampu (95 persen), sebaliknya, hanya lima persen dinikmati warga miskin).
Picu Inflasi
Sementara itu, menaikkan harga jual energi bersubsidi, selain memicu inflasi akibat akibat dampak ikutan naiknya harga-harga terutama kebutuhan pokok, sangat membebani masyarakat yang baru mulai bangkit dari pandemi Covid-19.
Selain itu, kenaikan harga energi juga bisa dipolitisir atau dijadikan amunisi oleh kelompok tertentu sehingga dicemaskan berpotensi memicu gejolak sosial, apalagi di tahun politik menjelang Pemilu 2024.
Itu sebabnya, pemerintah berusaha sehati-hati mungkin, misalnya dengan mulai melempar isu kemungkinan kenaikan harga solar dan Pertalite, alasan logis di baliknya, menjelaskan atau melakukan sosialisasi dan juga menakar reaksi publik.
Hal itu tidak dilakukan di era Orba dulu dimana pemerintah menaikkan harga BBM tanpa “ancang-ancang” atau sosialisasi, antara lain untuk mencegah harga-harga komoditas lain, ikut berlomba-lomba naik.
Selain itu, di era Orba, apa pun keputusan pemerintah, gak ada yang berani menentang, berbeda di era now, apa pun yang dilakukan pemerintah, bisa dinyinyiri siapa pun, apalagi kenaikan harga BBM dengan alasan apa pun, pasti tak disukai rakyat.
Jadi tidaknya harga Pertalite dan solar naik, sedang dihitung-hitung pemerintah dengan cermat, besar mana mudharat atau manfaatnya, sementara rakyat bisa juga menebak-nebak dari isyarat tokek.
Naik…. tidak….naik…. tidak.
