
Flexing ala Gubernur Kaltim dan Isteri
GAYA hidup flexing atau pamer dilakukan oknum pejabat di daerah, diduga selain mudahnya memperoleh uang haram dari mark-up anggaran atau komisi-komisi proyek, sehingga memicu hasrat untuk menikmati privilege di tengah kemisinan.
KPK menanggapi ramainya pemberitaan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang memakai mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar yang dibeli dari anggaran pemerintah.
KPK mengingatkan pengadaan barang di daerah harus sesuai kebutuhan.
“Memang cukup ramai di medsos dan kami juga mengikuti pemberitaannya. Terkait belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan matang, sesuai kebutuhan, dan yang terpenting adalah proses pengadaannya,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo dilansir dari Instagram KPK @official.kpk, Minggu (1/3).
Menurut dia, proses pengadaan barang/jasa sering kali menjadi celah korupsi. Dia antaranya dengan pengkondisian, penyimpanan, dan mark-up harga.
“Ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Semuanya harus secara betul-betul kita lihat. Apakah semua mekanisme sudah dijalankan sebagaimana mestinya? Jangan sampai juga butuhnya A, belanjanya B,” ujarnya.
Kilah Staf Ahli Gubernur
Sebelumnya, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno menjelaskan, polemik mobil dinas perlu dilihat secara utuh, baik dari sisi kebutuhan operasional kepala daerah maupun konteks pembahasan anggaran.
“Pertama, mobil itu untuk lapangan dan untuk mengurus tamu. Kalau ada tamu dari kementerian, DPR RI, bahkan dari kedutaan, tentu tidak sekadar muter-muter di kota,” kata Sudarno kepada Kompas.com, Sabtu (28/2) .
Menurut dia, kebutuhan kendaraan tersebut berangkat dari fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Menurut Sudarno, mobil dinas bukan hanya alat transportasi, tetapi juga sarana menunjang mobilitas lintas kabupaten/kota sekaligus representasi saat menerima tamu resmi.
Sudarno lantas menegaskan bahwa secara teknis Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tidak terlibat dalam penentuan spesifikasi kendaraan. “Gubernur itu tidak mengurusi spek.
Tidak sampai ke detail mesin berapa CC, model apa. Itu ranah teknis TAPD. Beliau menyampaikan kebutuhan, soal detailnya di bawah,” katanya.
Dia mengibaratkan Gubernur sebagai pihak yang menyampaikan kebutuhan, bukan menentukan merek atau spesifikasi teknis barang.
“Beliau hanya memastikan kebutuhannya terpenuhi. Soal jenis, merek, spesifikasi, itu teknis,” ujar Sudano kembali menegaskan. Kendaraan yang direncanakan, menurut Sudarno, merupakan jenis hybrid.
Opsi ini dipilih dengan pertimbangan kondisi infrastruktur pengisian daya listrik di Kalimantan Timur yang belum merata.
Sudarno menyebut bahwa kendaraan tersebut hingga kini masih berada di Jakarta dan belum digunakan di Kalimantan Timur.
Namun demikian, dia menegaskan bahwa Gubernur Kaltim siap tunduk pada arahan pemerintah pusat apabila pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang.
“Pak Gubernur tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah pusat. Kalau mau dikembalikan, ditukar, atau dinolkan, silakan. Kita ikut mekanisme,” katanya.
Gubernur sendiri saat ditanya pers, dengan enteng menyebutkan, mobil dinas mewah diperlukan untuk menjaga marwah rakyat Kalimantan Timur.
“Kaltim termasuk wilayah Ibu Kota Nusantara, tamu-tamu tak hanya dari wilayah ini, tapi sosok global, Masak kepala daerah pakai mobil ala kadarnya. Jangan dong. Jaga marwah Kaltim, marwahnya masyrakat Kaltim, “ kilahnya.
Sementara peneliti Pusat Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menyebutkan, marwah kepala daerah yang harus dijunjung adalah tata kelola pemerintah yang bersih, tertib dan amanah kepada konstituennya, bukan dengan menggunakan mobil dinas mewah.
Laina lagi denga isteri gubernur, Syarifah Suraidah juga disorot tajam netizen karena gaya busananya yang seronok, dianggap tidak pantas dengan kondisi masyarkat propinsi yang diwakilinya.
Di suatu acara bazar, Syarifah mengenakan busana tak lazim, dengan asesori mutiara di lehernya dan topi lebar (wide-brime hat) yang biasa dikenakan noni-noni Belanda di tengah pesta di musim panas.
Entah ke mana hati nurani para (oknum) pemimpin di derah sehingga melakoni hidup glamour di tengah belitan ekonomi masyrakatnya dan masih buruknya sarana dan prasana umum di daerah.




