GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil langkah menetapkan status siaga darurat kekeringan, mengingat sebanyak 14 dari total 18 kecamatan atau kapanewon di wilayah tersebut sedang mengalami kesulitan pasokan air bersih.
Sumadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Gunungkidul, menjelaskan bahwa wilayah Gunungkidul saat ini sedang mengalami puncak musim kemarau, yang berdampak pada 14 kapanewon mengalami kesulitan air bersih.
“Untuk mengantisipasi dampak yang semakin meluas akibat kekeringan, BPBD telah mengumumkan status siaga darurat kekeringan. Status ini akan berlaku hingga 30 September 2023,” kata Sumadi seperti diberitakan Antara, Senin (14/8/2023).
Dia menambahkan bahwa status ini bersifat situasional dan dapat diperpanjang berdasarkan kondisi lapangan yang terus berkembang.
Menurut data yang dikumpulkan oleh BPBD, dari 14 kapanewon yang terdampak, ada sebanyak 55 kelurahan yang berpotensi mengalami dampak. Lebih lanjut, dampak tersebut menyebar ke 350 dusun, dengan jumlah penduduk sekitar 107.853 jiwa.
“Ada sekitar 30.526 kepala keluarga yang tersebar di 816 RT,” kata Sumadi.
Beberapa kapanewon seperti Wonosari, Karangmojo, Playen, dan Semin diperkirakan tidak terkena masalah kekurangan air bersih dan tidak berada dalam status darurat kekeringan.
Lebih jauh lagi, Sumadi menjelaskan bahwa dengan status siaga darurat ini, BPBD dapat memperoleh tambahan anggaran untuk mendistribusikan air bersih melalui pos belanja tak terduga milik Pemkab Gunungkidul.
“Namun, saat ini belum ada permintaan tambahan anggaran karena anggaran penyaluran bantuan masih tersedia,” katanya.
Purwono, Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, menuturkan bahwa tahun ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp230 juta untuk penyaluran air bersih, dengan rencana mendistribusikan 1.000 tangki bantuan.
“Kami terus mendistribusikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Saat ini, telah dilakukan sekitar 65 kali distribusi air,” tuturnya.
