MATARAM – Sejumlah relawan yang membantu penanganan gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat masih berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional.
Misalnya saja, Komandan Posko Induk Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sutaryo mengatakan jika ditetapkan sebagai bencana nasional, maka penanganan bisa lebih cepat dan bantuan dari luar juga lebih mudah masuk.
Sutaryo mengatakan masih banyak korban terdampak gempa yang belum menerima bantuan. Bantuan yang disalurkan ACT sendiri belum bisa menjangkau korban yang berada di beberapa wilayah yang terisolasi.
Senada, Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center Nusa Tenggara Barat Muslimin juga mencoba melihat dampak yang diakibatkan gempa, dia berharap pemerintah segera menetapkan status bencana nasional di Lombok.
“Korban terus bertambah, kerusakan semakin banyak. Bahkan sudah merembet ke wilayah lain seperti Pulau Sumbawa. Apalagi, gempa juga terjadi terus menerus,” katanya, dikutip Antara.
Muslimin berharap pemerintah lebih mendahulukan kepentingan masyarakat terdampak gempa melalui penetapan status bencana nasional.
Apalagi, beredar kabar bahwa alasan pemerintah belum menetapkan status bencana nasional karena mempertimbangkan aspek ekonomi seperti sektor pariwisata.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan potensi nasional masih mampu mengatasi bencana Lombok tanpa menyatakan sebagai bencana nasional.
Menurut Sutopo, penetapan status atau tingkat bencana didasarkan pada lima variabel utama, yaitu jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial yang ditimbulkan.
