JAKARTA – DPR menyatakan bahwa Indonesia tidak mendapat kuota haji pada tahun ini, setelah pemerintah Arab Saudi memperketat aturan ibadah haji akibat pandemi Covid-19. \
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rincian mengenai ketiadaan kuota haji untuk Indonesia akan dijelaskan lebih lanjut oleh Komisi VIII.
“Saya baru dapat informasi begitu, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII atau pak Muhaimin (Iskandar/Wakil Ketua DPR) yang akan menjelaskan,” ujarnya.
Sebelumnya, PT Bio Farma (Persero) selaku distributor vaksin di Indonesia menyebutkan Indonesia membutuhkan diplomasi lebih lanjut dengan pemerintah Arab Saudi terkait dengan vaksinasi calon jamaah haji. Sebab hingga saat ini vaksin yang dipakai di Indonesia secara massal masih belum mendapatkan izin dari kerajaan ini.
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan saat ini diplomasi sedang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk upaya tersebut.
“Kebijakan pemerintah Saudi ini kan muncul baru sebulan belakang, mereka memberikan kebijakan vaksin yang mereka kasih approval untuk penerima bisa masuk ke Saudi baru vaksin dari Amerika dan Eropa. Jadi salah satu Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson dan AstraZeneca. Dan Indonesia baru punya vaksin yang sesuai kriteria AstraZeneca,” kata Honesti dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (25/5/2021).
Namun demikian, Honesti menyebut masih terdapat satu opsi yang bisa dilakukan oleh Indonesia bisa mendapatkan agar jamaah hajinya bisa mendapatkan izin masuk ke Saudi. Yakni dengan memberikan prioritas kepada calon jamaah haji Indonesia bisa mendapatkan prioritas suntikan dari AstraZeneca.
“Tinggal mungkin diatur bagi jamaah yang mungkin sempat mendapat vaksin Sinovac nanti kita diskusikan dengan BPOM, Komnas KIPI [Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi] dan juga ITAGI [Indonesian Technical Advisory Group on Immunization] apakah mereka boleh diberi vaksin AstraZeneca meski mendapatkan vaksin Sinovac untuk bisa menjadi persyaratan. Tapi ini tentu ada pertimbangan tertentu oleh ahlinya, kami hanya memberikan opsi saja,” jelasnya, dilansir iNews.
