SITUASI politik di Iran tiba-tiba memburuk akibat gelombang aksi massa di sejumlah kota, bermula dari persoalan ekonomi ditandai tingginya laju inflasi dan tingkat pengangguran yang kemudian merembet ke penggulingan pemerintah.
Kerusuhan terbesar sejak 2009 yang berlangsung sejak Kamis lalu (28/12) dilaporkan paling tidak telah menelan 26 korban tewas di sejumlah lokasi terpisah dan sekitar 450 terduga pelaku ditangkapi.
Situasi di “Negeri para Mullah” itu sebelumnya relatif tenang sejak pecahnya Revolusi Iran di bawah komando Ayatollah Imam Khomeini yang berhasil menumbangkan rezim dinasti monarkhi Shah Iran Mohammad Pahlevi pada 1979.
Sejak itu Iran sibuk di tengah euforia revolusi, berubah menjadi negara yang mengedepankan prinsip Islam dan anti Barat terutama AS – negara yang memiliki hubungan baik dengan rezim pemerintah sebelumnya.
Iran yang beraliran Syi’ah selama empat dekade pasca revolusi (1979 sampai 2017) juga dikenal terlibat perebutan pengaruh di kawasan Timur Tengah dengan Arab Saudi yang beraliran Sunni.
Di tengah konflik Suriah, Iran mendukung rezim Presiden Bashar al-Assad, sebaliknya Arab Saudi di belakang pasukan oposisi, dan dalam konflik Yaman, berada di kubu milisi suku Houthi yang berperang melawan rezim Presiden Mansour Hadi dukungan koalisi Arab Saudi.
Iran juga mengalirkan bantuan besar-besaran pada Qatar yang terkucilkan akibat blokade darat, laut dan udara oleh koalisi Arab Saudi bersama Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.
Bahkan Iran juga dituduh memasok rudal-rudal balistik yang beberapa kali ditembakkan milisi Houthi di Yaman ke wilayah Arab Saudi, termasuk ke Istana al-Yamama di Riyadh (19/12).
Pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pernyataannya, Selasa (2/1), menuding musuh-musuh Iran terlibat dalam aksi-aksi kerusuhan untuk merusak persatuan bangsa Iran demi tercapainya tujuan mereka.
Berbeda dengan Khamenei yang tidak menyebutkan secara eksplisit para pihak yang dicurigainya, Jubir Garda Revolusi Iran Brigjen Ramezan Syarif menuduh Arab Saudi, AS dan Israel berada di balik aksi-aksi massa.
Di pihak lain, harapan rakyat Iran terutama kaum muda terhadap perbaikan ekonomi yang semula menggumpal pasca tercapainya kesepakatan program nuklir (Juli 2015) buyar karena lebih dua tahun inflasi dan angka pengangguran terus melambung.
Melalui pola kesepakatan P5 + 1 (dengan AS, Inggeris, Perancis, China, Rusia plus Jerman) sanksi larangan eskpor migas dan impor berbagai keperluan industri Iran dicabut termasuk impor suku cadang yang membuat maskapai Iran dilarang menerbangkan pesawatnya.
Faktanya, situasi makin memburuk, selain melangitnya inflasi (sampai 40 persen) dan jumlah penganggur, pertanian negara itu juga gagal sehingga terjadi eksodus penduduk ke kota-kota besar untuk mencari kehidupan lebih baik.
Akibatnya, kaum muda yang paling terimbas krisis ekonomi menjadi frustrasi dan mulai tidak peduli dengan semangat sentimen anti Barat dan semangat agama yang menyatukan mereka di era revolusi.
Semoga gejolak politik di Iran tidak makin memburuk, karena jika itu terjadi, bisa mendorong eskalasi keruwetan di kawasan Timur Tengah, dan lagi-lagi yang diuntungkan adalah Israel, musuh bebuyutan negara-negara Arab.
(AP/AFP/Reuters)
