RAKYAT hendaknya menggunakan hak pilih dengan cerdas dan seksama menjatuhkan pilihan mereka pada calon pemimpin yang bakal amanah, jujur dan bekerja keras menyejahterakan segenap warga, tidak korup dan tamak serta tidak mementingkan kelompok atau golongan tertentu.
Jika salah pilih, yang bakal mandek tentu saja pembangunan di daerah mereka, kesejahteraan warga setempat, dan bahkan bisa mengancam proses demokrasi dan persatuan bangsa dan negara.
Pilkada serentak yang digelar di 17 provinsi,115 kabupaten dan 39 kota, Rabu, 27 Juni merupakan ajang kontestasi para calon pemimpin untuk periode kepempinan sampai lima tahun mendatang. Semoga semua kontestan berlaku fair, tidak meyebar fitnah dan permusuhan.
Semua pihak tentu berharap, intrik-intrik, fitnah dan politisasi agama seperti terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun lalu yang nyaris memicu konflik horizontal antarpenduduk, bahkan menyebar ke luar wilayah ibukota berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI tidak terjadi lagi.
Pemilih hendaknya benar-benar mencermati “track record” para calon pemimpin mereka, jangan sampai memilih “musang berbulu ayam”, terbuai janji-janji manis kampanye, pemimpin yang hanya mengandalkan kesamaan kepercayaan atau keyakinan, apalagi tergoda dengan politik uang.
Berdasarkan pengalaman dari pilkada ke pilkada berikutnya, sejumlah daerah mengalami stagnasi pertumbuhan, bahkan akibat akumulasi persoalan, peningkatan jumlah penduduk dan keterbatasan daya dukung sumberdaya alam, justeru kondisinya semakin carut-marut.
Hal itu bisa terjadi karena sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada tahun 2000 yang tujuan mulianya agar pemimpin daerah berlomba-lomba memacu percepatan pembangunan di daerah masing-masing, malah 356 kepala daerah atau wakil kepala daerah dicokok KPK karena tersandung kasus rasuah.
Salah satu contoh, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam satu dasawarsa terakhir saja sudah empat kepala daerahnya yang terjerat kasus korupsi, sehingga kinerja pemda tersebut terus merosot, sebaliknya, ketidak kepercayaan masyarakat terkait pemerintahan yang bersih dari korupsi dan suap meningkat dai 42 persen pada 2015, menjadi 73 persen pada 2018.
Sementara itu, di balik persiapan menjelang hari “H” pencoblosan pada pilkada serentak nanti, termasuk persoalan logistik di beberapa daerah terpencil, Menko Polhukam Wiranto juga menjamin, semuanya bisa diatasi sehingga pesta demokrasi tersebut berjalan lancar.
Wiranto memastikan, TNI dan Polri telah melakukan pemetaan dan perencanaan yang akurat dan optimal untuk menjaga keamanan pilkada yang menjadi komitmen mereka dan juga menegaskan lagi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada.
Sekali lagi,semoga Pilkada aman dan lancar serta hasilnya menelurkan pemimpin yang amanah, jujur dan berkomitmen dan memiliki greget serta motivasi kuat untuk memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan warganya.
Selamat mencoblos!
