PRESIDEN Joko Widodo beberapa waktu lalu mewacanakan untuk mengisi Kabinet Kerja jilid II (2019 – 2024) dengan menyertakan menteri-menteri dari generasi milenial atau anak-anak muda.
Alasannya, Indonesia memerlukan orang-orang yan dinamis, fleksibel dan mampu mengikuti perubahan zaman di era now menyongsong revolusi industri 4.0 yang berlangsung sangat cepat.
Beragam reaksi muncul. Ada yang subyektif karena hanya mengacu pada keberadaannya. Kaum milenial misalnya, pasti setuju karena wacana tersebut menguntungkan mereka, sebaliknya kelompok warga sepuh menolaknya karena merasa dipinggirkan.
Penolakan atau peneriman atas wacana tersebut, sepantasnya tentu bukan karena keberadaan seseorang di kubu kelompok usia masing-masing tetapi berdasarkan pertimbangan rasional.
Anak muda yang memiliki kompetensi dan prestasi luar biasa di suatu bidang keilmuwan, apa salahnya jika dijadikan menteri demi mengakselerasi pembangunan di kementerian di tempat ia bertugas.
Tentu harus dilihat juga kemampuan manajerial, kepemimpinan dan attitudenya agar nanti tidak semau-maunnya mengacak-acak instansi yang dipimpinnya hingga malah membuat gaduh dan merusak kinerja.
Ada politisi muda yang direkrut parpol tampil vokal, “PD” habis saat berdebat di acara TV, piawai berkelit dan berkilah, sayangnya mereka terkesan kehilangan nalar dan akal sehat, “ngeyel” dan partisan mencari pembenaran dan membela kebijakan partainya.
Sebaiknya, ada tokoh gaek sudah “bau tanah” yang kerjanya cuma memaki-maki, menghujat, menyebar fitnah dan kebencian pada presiden dan pemerintah petahana. Baginya, tidak tampak secuil kebaikan pun yang dilakukan orang atau pihak yang dianggap lawan.
Toko Gaek, Negarawan
Tidak kurang-kurang juga, tokoh gaek yang menyejukkan, memberikan saran atau opini sesuai dengan kepakarannya.
Prof. Mahfud MD mislanya, pakar hukum yang lurus memberikan saran sesuai pasal-pasal UU atau peraturan, tidak melihat dari sudut sempit kepentingan orang, pihak atau kubu tertentu, walau ia sering dituding memihak oleh orang atau kelompok yang dirugikan atas opini saran yang diberikannya.
Buya KH Syafei Maarif dan KH Solahudin Wahid, juga tampil sebagai ulama sekaligus negarawan yang dengan gigih memperjuangkan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh umat dan keutuhan NKRI.
Banyak juga tokoh gaek lainnya, seperi rohaniawan Katolik Romo Magnis Soeseno yang memiliki sikap kenegarawanan yang tampil menyejukkan dan penuh kedamaian.
Yang menentang wacana kabinet diisi kaum muda antara lain pengamat politik Ray Rangkuti yang beralasan, kematangan politik baru bisa diperoleh oyang yang berusia di atas 50 tahun. “Kalau di bawah 40 tahun belum matang, “tuturnya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Parpol Dedi Kurnia Syah Putra menyarankan Presiden terpilih Joko Widodo memilih anak muda berpengalaman sebagai menteri di kabinet mendatang.
“Pilih sesuai kapasitas dan kontribusi dalam pemenangan pilpres, tidak hanya usia yang muda, karena seorang menteri harus memiliki kemampuan manajemen, mengeksekusi program dan pengalaman organisasi,” katanya.
Menurut dia, porsi bagi kalangan milenial masuk jajaran kabinet layak diapresiasi, meskipun dalam politik modern seharusnya tidak ada dikotomi apapun, termasuk soal usia.
Sementara mantan Presiden Megawati berpendapat, bisa-bisa saja anak muda jadi menteri, tetapi tentu harus berkemampuan.
“Tetapi kalau nggak bisa apa-apa, bagaimana? Lalu, kalau berusia tua, kenapa tidak boleh? Yang penting kan berpengalaman dan mumpuni, “ tutur Mega.
Intinya, menteri tua atau muda, gak masalah. Yang penting mampu dan bisa membawa maslahat bagi kemajuan bangsa dan negara.
