JAKARTA-Menjelang pertengahan tahun, diperkirakan sekitar 10 juta buruh dari China akan bekerja di Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta tidak menganggap remeh hal tersebut karena akan menimbulkan berbagai persoalan dikemudian hari.
“Kita punya problem sejarah terkait konflik etnis yang melibatkan etnis, baik pada masa kolonial maupun sesudah kemerdekaan. Itu sebabnya isu mengenai buruh asing asal Cina merupakan isu sensitif. Pemerintah tak boleh menafikan isu ini menjadi semata-mata soal angka atau ekonomi,” kata Fadli di Jakarta, Minggu (17/07/2016) seperti dilaporkan Rimanews.
Menurutnya, isu mengenai buruh asing asal Cina ini muncul ketika perekonomian nasional kita tidak sedang baik-baik saja, dan angka ketimpangan ekonomi juga sedang buruk-buruknya, dimana indeks gini kita mencapai 0,45, yang merupakan angka terburuk sepanjang sejarah.
“Pemerintah mestinya sensitif mengenai hal ini. Jangan sampai pemerintah dianggap sebagai telah merampas kesempatan kerja bagi rakyatnya sendiri,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Lebih jauh Fadli menyoroti keganjilan pernyataan pemerintah dalam menyikapi persoalan ini. “Menteri Tenaga Kerja menyatakan jika jumlah tenaga kerja asing cenderung turun. Ini kan aneh. Padahal kita sudah masuk ASEAN Economic Community, dan apalagi sejak Juni 2015 lalu pemerintah telah membebaskan visa kunjungan dari 169 negara ke Indonesia.
Pasti ada persoalan di situ. Apalagi, sebagaimana yang bisa dibaca dari berbagai berita, munculnya imigran-imigran gelap makin sering terjadi di Indonesia. Jangan sampai turunnya angka tenaga kerja asing yang dicatat oleh Kementerian Tenaga Kerja merupakan efek dari lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum. Harus dicek benar itu,” tambahnya.
Menurut Fadli, tidak ada negara di dunia yang membuka pintunya sedemikian lebar bagi tenaga kerja asing, kecuali kualifikasinya memang tidak tersedia di dalam negeri. “Di ASEAN saja, dalam MEA, kita punya perjanjian bahwa pekerja asing yang diperbolehkan hanya terkait delapan profesi dan itupun jabatannya spesifik dan telah ditentukan,”ungkapnya.
Fadli kemudian mengingatkan jika investasi asing secara konservatif mestinya bisa membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Apalagi, menurut data BPS, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia semakin meningkat. “Saya pernah membaca jika ada sebuah pabrik yang 90 persen tenaga kerjanya berasal dari Cina. Itu kan kebijakan yang tidak benar,” pungkasnya.
