KINERJA para wakil rakyat di DPR dinilai masih buruk dan publik juga tidak yakin ke depannya akan lebih baik lagi, bebas dari korupsi serta transparan dalam pengelolaan anggaran.
Hanya 16,1 persen responden menilai, DPR sudah mendengarkan aspirasi rakyat, sebaliknya, 47 persen menjawab “masih kurang, 31,7 persen menjawab “belum yakin” DPR mendengarkan aspirasi rakyat dan selebihnya 5,2 persen “tidak tahu”.
Hal itu terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas (Kompas, 17/10) diikuti 508 responden di 34 propinsi, berusia di atas 17 tahun yang digelar pada 4 sampai 6 Oktober lalu.
Menjawab pertanyaan, yakin atau tidak, kinerja DPR akan membaik ke depannya, 43,6 responden menjawab “yakin”, 31,3 persen “kurang yakin”, 23 persen “yakin” dan 2,1 persen tidak tahu.
Sedangkan menjawab pertanyaan apakah DPR saat ini sudah transparan dalam pengelolaan anggaran, 36, 7persen responden menjawab “kurang transparan”, 35,6 persen menjawab “tidak transparan”, 14,4 persen “transparan” dan 13,3 persen “tidak tahu’.
Sedangkan terkait pertanyaan apakah anggota DPR bebas dari korupsi?, mayoritas responden (64,7 persen) “tidak yakin” ,21,8 persen “kurang yakin”, 10,4 persen “yakin” dan 3,1 persen “tidak tahu”.
Citra DPR sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembuat undang (legislastor), melakukan pengawasan dan melaksanakan fungsi anggaran, juga masih di bawah lembaga-lembaga dan juga jauh dari harapan rakyat.
Pada Januari ’22, citra DPR pada level 62,2 persen atau tertinggi sepanjang tujuh tahun terakhir yang rata-rata umumnya di bawah 50 persen. Itu pun tidak berlangsung lama, pada Juni ’22 turun lagi di angka 48,1 persen dan pada survei awal Oktober lalu melorot ke 44,4 persen.
Lemahnya komitmen DPR memerangi korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tercermin dari 64,7 persen responden yang “tidak yakin”, anggota DPR bebas korupsi, 21,8 persen “kurang yakin” DPR anti korupsi, sebaliknya hanya 10,4 persen yang “yakin”.
Artinya, sembilan dari 10 responden belum melihat DPR, bebas korupsi. Hal itu tercermin dari fakta sejak 2004 hingga Agustus 2022, dimana tercatat ada 313 anggota DPR/DPRD dicokok KPK termasuk pimpinannya: Setya Novanto, Azis Syamsudin dan Taufik Kurniawan.
Kinerja Legislasi “Jeblok”
Selain itu, kinerja DPR sebagai fungsi legislator juga “jeblok” ,tercermin sampai tahun ketiga periode penugasan mereka (2019 – 2024, di medio tahun ini, DPR baru menetapkan belasan (30 persen) dari target 40 RUU yang masuk Prolegnas Tahun 2022.
Sedangkan mengenai pengelolaan anggaran, “idem ditto”, bahkan publik dibuat geram dengan anggaran fantastis yang diajukan sekjen DPR, misalnya penggantian gorden rumah dinas Rp48 miliar, pengecetan ulang kubah Gedung DPR Rp4,5 miliar, perbaikan lift Gedung DPR Rp55 miliar, jalan di lingkungan kompleks DPR Rp11 miliar.
Bahkan, dianggarkan pula miliaran rupiah untuk pembelian vitamin untuk anggota Dewan, walau akhirnya rencana alokasi anggaran-anggaran tidak masuk akal yang diajukan dibatalkan setelah diviralkan medsos.
Soal gaya hidup mewah, juga tidak hanya monopoli institusi Polri yang saat ini sedang diamati, bahkan diingatkan oleh Presiden Jokowi saat mengumpulkan 596 pejabat teras Polri mulai dari petinggi Mabes, Kapolda, Kapolres se-Indonesia di Istana Negara (15/10).
Lihat saja deretan mobil mewah di lahan parkir Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta. Diperoleh secara halal pun, mestinya para wakil rakyat, sensitif di tengah situasi dimana jutaan penduduk terhimpit kesulitan ekonomi didera dampak pandemi Covid-19. Apalagi, jika mobil-mobil mewah itu didapat dengan cara menjual “pengaruh” mereka sebagai anggota parlemen.
Rakyat harus jeli, pilih calon wakil rakyat yang jujur dan amanah dalam Pemilu serentak 2024. Jangan terbuai janji-janji manis saat kampanye, apalagi cuma diiming-imingi “receh” dari praktek money politics.
