MENUTUPI kasus Covid-19 sama juga dengan menyimpan bangkai, lama-lama tercium juga, apalagi akibatnya bisa fatal, bisa terjadi lonjakan jumlah orang terpapar hingga lebih sulit dikendalikan.
Pihak berwenang Korea Utara, seperti dikutip Radio Free Asia (RFA) melaporkan, sebenarnya sudah ada kasus Covid-19 di sana sejak awal Maret yang menyebar di tiga provinsi walau jumlah korban tidak dirinci.
Pernyataan pejabat yang disampaikannya pada suatu ceramah umum di depan peserta dari organisasi dan pengamat lingkungan itu berbeda dengan klaim resmi pemerintah Korut sebelumnya.
Kasus-kasus infeksi Covid-19 disebutkan ditemui di ibukota, Pyongyang, Provinsi Hwanghae Selatan dan Hamgyong Utara, namun tidak dirinci jumlah warga yang terpapar atau meninggal.
Reuters juga melaporkan, Pyongyang sebelumnya telah mengetatkan pemeriksaan perbatasan dan memerintahkan pendatang asing dari negara-negara terdampak Covid-19 menjalani 30 hari masa karantina dan memulangkan lusinan diplomat asing.
Sebelumnya sejumlah pejabat Korut dalam pernyataannya membantah adanya kasus-kasus Covid-19 berkat sistem kesehatan prima yang diberlakukan di negara itu dan keberhasilan pemerintah mencegahnya.
Bahkan disaksikan Presiden Kim Jong Un, di tengah pandemi global Covid-19, Korut tetap getol menguji coba senjata nuklir dan artileri jarak jauhnya beberapa waktu lalu, memberi pesan, negaranya aman dari wabah virus tersebut.
“Tidak seorang pun terinfeksi virus corona baru (Covid-19) di negeri kami, “ tegas Direktur Departemen anti-epidemi Markas Pusat Darurat Anti-epidemi Korut, Park Myong Su (2/4) lalu.
Tentu saja pernyataan itu diragukan banyak pihak, mengingat pandemi Covid-19 (sampai 18/4) sudah menewaskan sekitar 134.500 orang, memapar 2,3 juta orang tersebar di lebih 200 negara, bahkan di negara adi daya AS, korban tewas yang tertinggi (sekitar 32.000 orang).
Panglima pasukan AS di Korea (USFK) Jenderal Robert Adam juga menyatakan ketidak percayaannya pada pada klaim Korut terkait nol kasus Covid-19 tersebut. “Berdasarkan pengamatan intel kami, itu klaim mustahil “ tandasnya.
Klaim pemerintah RI tentang belum ditemukannya Covid-19 sampai akhir Feb. lalu juga dipertanyakan banyak pihak, mengingat luasnya wilayah danterbatasnya sarana dan prasarana kesehatan.
Bedanya, jika saat itu belum ditemukan kasus Covid-19 bukan berarti pemerintah menyembunyikannya, tetapi karena memang korbannya belum ada atau belum diketahui akibat minimnya alat pendeteksi.
Sejak seorang ibu (64) dan anak perempuannya (36), Deok, Jawa Barat warga dikonfirmasi terpapar Covid-19 (2/3), pemerintah langsung bergerak cepat, memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PBB) termasuk program social distancing dan rapid test.
Realokasi dana APBN sebesar Rp405.1 triliun, termasuk Rp110 triliun untuk program Jaminan Pengaman Sosial (JPS) berupa pembagian sembako, Bantuan Langsung Tunai (BTL), Program Keluarga Harapan, tunjangan prakerja dan bantuan bagi warga yang nafkahnya terimbas wabah Covid-19.
Tidak ada gunanya menutup-nutupi kasus Covid-19, baik di level perorangan mau pun negara, karena akan merugikan diri dan orang lain juga negara sendiri dan negara lain.
Covid-19 adalah musuh bersama warga dunia, mari kita bahu-membahu melawannya! (RFA/Reuters/NS)
