JAKARTA – Masalah kualitas udara di wilayah Jabodetabek akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian. Kondisi buruk udara tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya jumlah kendaraan, aktivitas industri, debu dari jalan, pembuangan sampah rumah tangga, dan kegiatan konstruksi bangunan.
Polusi udara di Jabodetabek dapat membawa dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Faktor ini dipicu oleh berbagai zat polutan udara seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, partikel padat dan cair, timbal, serta sulfur dioksida.
Semua bahan kimia ini memiliki potensi untuk mengganggu kesehatan pernapasan, menyebabkan kanker paru-paru, penyakit jantung, kelahiran prematur, hingga risiko stroke. Lantas, langkah apa yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta?
Pakar Pulmonologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), yaitu Prof. Tjandra Yoga Aditama, menyatakan bahwa untuk mengendalikan polusi di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, diperlukan pendekatan konkret dari hulu hingga hilir.
“Dalam hal ini, langkah terbaik adalah mengidentifikasi akar penyebab polusi dan segera mengatasinya dengan cara apapun, asalkan tindakan nyata diambil tanpa harus mengorbankan masyarakat,” ujar Tjandra, dilansir dari Antara, Jumat (25/8/2023).
Tjandra, yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), menegaskan bahwa fokus utama dalam pengendalian polusi terletak di sektor hulu.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi faktor pemicu polusi dan mencari solusi yang efektif untuk menanggulanginya.
“Selain menangani masalah di hulu, warga Jakarta dan sekitarnya seakan ‘terpaksa’ menghirup udara yang penuh dengan polutan,” katanya.
Tjandra menekankan bahwa dampak buruk yang ditimbulkan oleh udara yang tercemar terhadap kesehatan masyarakat juga memerlukan peran otoritas yang bertanggung jawab dalam sektor hilir.
Selaku seorang guru besar di Fakultas Kedokteran Indonesia (FKUI), Tjandra menyampaikan beberapa solusi dalam menangani sektor hilir dengan melibatkan petugas dari Puskesmas.
Pertama, ia merekomendasikan penggunaan “sanitary kit” yang sudah tersedia di Puskesmas agar dapat digunakan untuk menilai kualitas udara di daerah setempat.
“Hal ini akan menghasilkan data mengenai tingkat polusi per kecamatan, bahkan hingga kelurahan, meskipun mungkin data kualitas udara belum sepenuhnya lengkap,” katanya.
Selanjutnya, Tjandra mendorong reaktivasi pendekatan praktis terhadap kesehatan paru-paru (practical approach on lung health/PAL) yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Sebagai contoh, saya telah memulainya di Kyrgyzstan, Asia Tengah, sekitar 10 tahun yang lalu. Pendekatan ini sangat berperan penting dalam mendeteksi, mengevaluasi, dan memberikan tindakan kesehatan paru-paru secara langsung di lapangan,” tutur pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO untuk wilayah Asia Tenggara itu.
Tjandra, yang juga berperan sebagai Penasihat cabang Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di Jakarta, menjelaskan bahwa Puskesmas di daerah setempat dan sekitarnya sudah familiar dengan konsep PAL, sehingga penerapannya akan lebih lancar.
Tjandra juga mengajukan usulan untuk meningkatkan surveilans terhadap keluhan pernapasan di lingkup Puskesmas, baik melalui petugas Puskesmas maupun melalui kerja keras para kader, terutama jika data menunjukkan tren peningkatan kasus.
“Di media sosial saat ini, bahkan beredar informasi mengenai kemungkinan dampak polusi terhadap kesehatan saluran pencernaan, mata, kulit, dan lainnya,” katanya.
Selanjutnya, Tjandra merasa penting untuk meningkatkan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) agar masyarakat memiliki pemahaman tentang berbagai kemungkinan dampak kesehatan serta mendapatkan akses informasi mengenai polutan di wilayah mereka.
“Khusus bagi pasien yang menderita penyakit kronis dan biasanya mendapatkan perawatan di Puskesmas, mereka akan mendapatkan perhatian ekstra. Jika memungkinkan, mereka akan dihubungi untuk menanyakan kondisi kesehatan mereka, telemedisin dapat dilakukan, atau mereka bisa diminta untuk datang ke Puskesmas atau bahkan dilakukan kunjungan rumah,” ujarnya.
Jika terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) atau masalah kesehatan lainnya, Tjandra menekankan pentingnya Puskesmas memberikan perawatan yang adekuat. Jika perlu, rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau rumah sakit lain di wilayah setempat dapat dilakukan.
Terakhir, Tjandra mengusulkan pembentukan “Pojok Polusi” di semua Puskesmas di Jakarta dan sekitarnya. Pojok ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai berbagai aspek polusi udara di wilayah mereka.





