DENDAM sejarah dan luka masa lalu menjadi faktor kesulitan untuk mendamaikan dua negara sempalan eks Uni Soviet di kawasasan Kaukasus selatan yakni Armenia dan Azerbaijan yang berseteru terkait sengketa di wilayah Nagorno-Karabakh.
Kedua negara yang bertetangga tanpa persoalan di bawah naungan Uni Soviet mulai bergejolak saat pemimpinnya, Presiden Mikhail Gorbachev melancarkan “glasnost dan perestroika” yang berujung terpecahnya negara beruang merah itu menjadi 16 negara merdeka pada 1991.
Wilayah enclave (kantong) di pegunungan atau Nagorno Karabakh seluas 4.000 Km2 yang dihuni sekitar 150-ribu orang etnis Armenia pun memanfaatkan peluang melepaskan diri dari Azerbaijan.
Didukung pasukan pemerintah Armenia, Nagorno-Karabakh yang semula adalah wilayah otonomi Oblast Nagorno-Karabakh (NKAO) Azerbaijan, berhasil melepaskan diri, namun tidak bergabung ke Armenia, karena melalui referendum, rakyat memilih merdeka.
Namun kemerdekaan Republik Nagorno-Karabakh dengan ibukota Stepanakert yang berpenduduk sekitar 50 ribu orang sampai kini belum diakui oleh masyarakat internasional.
Akibat konflik berkepanjangan, sebelumnya terjadi pada 1991 dan 2016, ribuan etnis Armenia yang bermukim di Azerbaijan, sebaliknya etnis Azerbaijan di Armenia terpaksa kembali ke negara leluhur masing-masing.
PM Azerbaijan Ilham Aliyev dan PM Nikol Pashinyan, misalnya saat pertemuan dalam kerangka Organisasi Kerjasama dan Keamanan di Eropa (OSCE) yang digelar di Munchen, Februari lalu, masing-masing mengklaim Nagorno-Karabakh sebagai bagian wilayahnya.
PM Aliyev menyebutkan, berdasarkan fakta sejarah, wilayah Nagorno-Karabakh jelas berada di dalam teritorial Azerbaijan, sebaliknya PM Pashinyan menganggap, status otonomi Nagorno-Karabakh ditentukan sepihak oleh pemimpin Uni Soviet saat itu.
Kontroversi Sejarah
Beda penafsiran sejarah oleh kedua belah pihak itu yang kemudian menjadi sengketa berlarut-larut pasca runtuhnya Uni Soviet yang menjadi 16 negara merdeka.
Bagi Azerbaijan, Nagorno-Karabakh merupakan bagian integral dari negara Azerbaijan dan diakui oleh PBB dan memiliki catatan pemukiman Muslim berabad-abad oleh Persia dan Seljuk Turki.
Sebaliknya, orang Armenia meyakini, Nagorno-Karabakh yang menjadi bagian kekaisaran Rusia pada awal abad ke-19 dijadikan wilayah otonomi Azerbaijan (Oblast Otonomi Nagorno-Karabakh – NKAO) hanya karena “inisiatif pribadi” pemimpin Soviet saat itu, Joseph Stalin.
Orang-orang Armenia juga tidak pernah melupakan aksi amok massa di Sumgait di Azerbaijan pada Februari 1988 yang menyebabkan tewasnya sedikitnya 26 etnis Armenia.
Sebaliknya etnis Azerbaijan juga mengingat peristiwa kelam akibat penembakan terhadap ratusan etnis mereka oleh etnis Armenia di wilayah Khojaly pada 1992.
Kedua negara yang masih menyisakan kejayaan alutsista Soviet seperti rudal-rudal taktis Iskander dan Tochka yang mematikan, tank-tank utama (MBT) T-72 dan T-90 serta pesawat-pesawat tempur Sukhoi SU-30 saling gempur sejak 27 September lalu.
Dalam konflik kali ini, pasukan Azerbaijan yang unggul dalam jumlah personil, didukung milisi binaan Turki di Suriah dan kabarnya juga persenjataan dan drone-drone Turki, sementara berada di atas angin.
Sejatinya, untuk menyongsong masa depan yang damai dan hidup berdampingan, sejarah kelam dan sengketa masa lalu harus dikubur dalam-dalam.
Nyatanya, hal itu cuma mudah diomongkan, sulit direalisasikan. (AP/AFP/Reuters/ns)
