SUNGGUH persoalan amat pelik bagi suatu negara atau para pihak jika harus memilih antara tetap berpihak pada penegakan HAM, namun harus kehilangan akses pasar atau peluang bisnis, apalagi nilainya milyaran dollar AS.
Hal itu tercermin dalam hubungan antara Kanada dan Arab Saudi belakangan ini yang memburuk dan berisiko fatal bagi kerjasama dan jalinan bisnis antara kedua negara.
Pasalnya? Arab Saudi membatalkan perjanjian dagang senilai empat miliar dollar AS (sekitar Rp56 triliun)dan pembelian alusista sebesar 13 milyar dollar AS (Rp196 triliun) akibat tudingan intervensi Kanada terhadap persoalan dalam negeri yakni mendesak pembebasan para aktivitas HAM yang ditahan di Arab Saudi.
Perseteruan kedua negara bermula ketika Kanada memrotes penangkapan belasan aktivis yang menyuarakan hak-hak perempuan di negeri kerajaan yang menerapkan secara ketat hukum syariah itu.
Lebih dari itu Arab Saudi juga memutuskan memindahkan 15.000 mahasiswanya yang sedang menempuh studi di Kanada , sementara kedua negara juga saling usir duta besar masing-masing.
Sebaliknya Menlu Keuangan Kanada Bill Morneau bergeming atas aksi Arab Saudi dan bertekad akan terus melanjutkan nilai-nilai yang diyakini negerinya ke seluruh dunia dan akan tetap menyuarakan hal-hal yang dianggap layak terhadap warga.
Sebelumnya, Kanada juga pernah mengalami pembatalan kontrak kerjasama penjualan 14 helikopter dengan Filipina karena mendesak dilakukannya penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM terhadap Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Namun kontroversi tetap saja terjadi di dalam negeri Kanada, seperti diungkapkan oleh pengajar University of Ottawa Amir Attara yang menyebutkan di balik keputusan pemerintah, terjadi permainan geopolitik terutama persaingan antara Iran yang berebut hegemoni kawasan dengan Arab Saudi.
“Tidak ada kaitannya dengan HAM. Ini keputusan yang buruk, “ ujarnya.
Solusi kasus HAM Masa Lalu:
Terkait pelanggaran HAM di masa lalu, mungkin bisa ditiru apa yang dilakukan Kaisar Jepang Akihito dan pemimpin negeri itu lainnya yang secara terbuka meminta maaf dan penyesalan yang dalam, baik kepada rakyatnya mau pun penduduk negara-negara lain yang menjadi korban dalam Perang Dunia II yang brutal dan keji itu.
Tidak lupa ia juga mengajak seluruh negara-negara terutama yang terlibat perang yang mengorbankan jutaan manusia itu untuk berekonsilisasi membangun peradaban dunia baru.
Tidak sekedar permintaan maaf, Jepang juga menggelontorkan bantuan hibah pampasan perang kepada negara atau warga yang menjadi korban perang termasuk Indonesia.
Mayoritas rakyat dan politisi Jerman juga menyesalkan dan merasa malu atas aksi kekejaman rezim Hitler yang menyeret dunia dalam PD II yang merupakan sejarah kelam umat manusia. Hasilnya, Jepang dan Jerman yang secara ksatria mengakui kesalahan mereka, bangkit menjadi raksasa ekonomi dunia.
Indonesia sendiri bagaimana? Sejauh ini investigasi pelanggaran HAM yang terjadi pasca peristiwa G30S juga masih mengawang-awang, karena kerasnya penolakan sejumlah pihak, begitu pula terhadap kasus Semanggi di awal reformasi pada 1998.
Sejarah kelam masa lalu agaknya perlu dibuka secara transparan, bukan untuk niat membalas dendam atau mengungkit masa lalu, tetapi untuk meluruskan sejarah agar generasi kini dan mendatang tidak tersandera dengan masa lalu.
Lebih penting lagi, agar peristiwa serupa bisa dihindari! (AP/AFP/Reuters/NS)
