DPR di pusat maupun di daerah memang benar lembaga wakil rakyat. Dengan saringan tertentu mereka terpilih sebagai wakil rakyat. Karena rakyat yang punya hak pilih jumlahnya lebih 100 juta maka dapat dimaklumi jika jumlah para wakil tersebut juga banyak dan beraneka ragam.
Dapatlah kemudian dimaklumi kerumunan para wakil tersebut sesekali seperti situasi terminal bus atau bahkan pasar tradisional. Kedua tempat itu adalah suatu lingkungan kerumunan orang yang tidak terstruktur. Masing-masing bersuara seperti maunya sendiri. Masing-masing bertingkah juga semaunya sendiri. Kadang-kadang mereka bertengkar, kadang-kadang berantem alias baku pukul, dan sejenisnya.
Kegiatannya juga padat. Mereka rapat di mana-mana, hidupnya dari rapat ke rapat. Jika harus rapat paripurna, banyak kursi tidak mereka duduki. Mata masyarakat, terutama para pemilih, menyaksikan suasana ruang rapat paripurna yang kurang semarak dan lesu darah.
Siapakah para wakil rakyat tersebut? Apakah mereka orang-orang cerdik pandai? Tentulah jawabnya: tidak. Bahwa mereka berpendidikan, jawabnya ya. Berpendidikan belum tentu berarti pandai apalagi cerdik. Mungkin di antara mereka ada para ahli: ahli ilmu sosial, ahli matematika, ahli olah raga, ahli diplomasi, ahli hubungan internasional, ahli politik, dll. Kebanyakan mereka juga banyak bicara pada waktu rapat-rapat.
Banyak bicara bukanlah otomatis pandai bicara. Bisa saja banyak bicara tapi isinya tiada. Jadi, yang dikeluarkan dari mulutnya bak peluru yang ditaburkan tanpa sasaran yang jelas. Mungkin juga pelurunya bukan peluru tajam.
Harap difahami bahwa yang jadi anggota dewan adalah macam-macam rupa. Sejumlah orang yang pandai tentulah mewakili pemilih-pemilih yang pandai. Wakil yang sedikit bicara banyak bekerja juga mewakili pemilih-pemilih yang sedikit bicra banyak bekerja. Wakil yang malu-malu bicara bahkan dapat dihitung berapa kali bicara adalah mewakili rakyat yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Wakil yang diam-diam saja juga mewakili sejumlah besar pemilih yang diam.
Pemilih yang diam, bisa jadi memang maunya diam-diam, yang bukannya tidak pandai. Tapi bisa juga mereka mewakili pemilih yang memang tidak pandai. Karena itu, mereka duduk diam-diam, rajin hadir, tanda tangani daftar hadir.
Manakala ada anggota dewan yang nakal, yang suka tertawa ngakak, yang pura-pura pandai, yang berpakaian necis, yang mobilnya mewah sebenarnya mereka mewakil pemilih yang sekomunitas. Itu pemisalan yang boleh diragukan tapi ada kebenarannya.
Akhir-akhir ini terdengar gencar para wakil rakyat dapat sebutan feodalistis itu. Pada waktu pergantian Presiden Sukarno, panggilan kehormatannya juga ditiadakan. Presiden Sukarno berjulukan hormat Paduka Yang Mulia (PYM). PYM tersebut sampai sekarang tidak dipakai lagi. Konon alasannya itu feodalistis, seperti pada kebiasaan kerajaan zaman dahulu kala. Antara pimpinan dan yang dipimpin seyogyanya tidak bersekat.
Untuk masa sekarang, kita sudah lama berada di alam reformasi, anehlah ada sebutan anggota dewan menjadi “yang mulia” atau “yang terhormat.” Kalau ada “yang mulia” dan “yang terhormat,” tentulah ada “yang tidak mulia” dan “yang tidak terhormat.” Apakah wajar dan masuk akal komunitas pemilih disebut tidak mulia dan tidak terhormat? (**)
