JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengkaji ulang rencana menerapkan program sekolah sepanjang hari (full day school), kepada para siswa pendidikan dasar (SD dan SMP).
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan, “Pak Menteri berpikir, seolah-olah sekolah adalah tempat paling aman dan nyaman bagi peserta didik, sehingga seharian di sekolah akan membuat anak-anak bahagia, padahal belum tentu,” ujar Retno kepada merdeka.com, Senin (8/8/2016).
Menurutnya masih banyak siswa yang justru merasa jika sekolah bukanlah tempat yang aman dan nyaman. Misalnya saja anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan praktik bullying yang terjadi disekolah.
Selain itu, sejumlah murid masih ada yang menganggap sekolah lebih mirip seperti penjara, karena pihak sekolah kerap mendisiplinkan siswa dengan cara-cara yang tidak partisipatif.
Untuk itu, dirinya menekankan agar pihak Kemendikbud lebih memperhatikan segala bentuk kebijakan dari kaca mata anak didik, sehingga peraturan yang dibuat justru tidak melanggar hak-hak mereka sebagai anak. Karena menurutnya, mendidik itu tidak selalu identik dengan membebani anak, dengan sejumlah hal yang harus selalu mereka patuhi.
“Dalam membuat kebijakan pendidikan, yang harus diperhitungkan adalah hak anak, kebutuhan anak, dan kepentingan anak. Jangan membuat kebijakan pendidikan yang melanggar hak-hak anak dan membuat mereka justru semakin tertekan,” ujar Retno.
“Biarkan anak-anak menikmati masa kanak-kanak dan remaja dengan bahagia, tidak terbebani,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Mendikbud sudah menyampaikan rencana sitem Full day School yang sudah disetujui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan sistem tersebut nantinya para siswa didik itu akan pulang sekolah pukul 17.00 WIB, namun dengan kompensasi libur hari Sabtu dan Minggu setiap pekannya.
Mendikbud menilai sistem full day school banyak memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik, sesuai dengan program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.
