PEMBANGUNAN yang dalam prakteknya mengabaikan, bahkan meningkatkan risiko bencana sehingga menimbulkan kerugian nyawa dan ekonomi sangat besar setiap tahun, harus segera ditinggalkan.
Hal Itu ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah (BNPB dan BPBD) di Surabaya, Sabtu (2/2).
Mitigasi atau pengurangan risiko bencana memang menjadi bagian penting pembangunan nasional selain penyiapan masyarakat terhadap bencana, mengingat posisi geografi Indonesia yang berada di Zona Cincin Api (Ring of Fire).
Selain rawan terhadap tsunami dan gempa bumi, terjadinya perubahan tataguna lahan juga menaikkan risiko bencana hidrometerorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Presiden Jokowi menyampaikan arahannya di depan 4.000 peserta terdiri dari staf BPBD seluruh Indonesia, perwakilan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, Polri dan akademisi sbb:
-Pembangunan harus berlandaskan aspek pengurangan risiko bencana. Pemda harus tegas menerapkan tata ruang berbasis risiko bencana.
-Pelibatan akademisi dan pakar bencana diperlukan guna mengkaji dan menganalisis bencana agar mampu memprediksi ancaman, mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana.
-Saat terjadi bencana, gubernur sebagai komandan satuan tugas penanganan kondisi darurat, didukung pangdam dan polda sebagai wakilnya.
-Pembangunan peringatan dini terpadu berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian pakar. Kepala BNPB mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk membangun sistem peringatan dini terpadu.
-Pendidikan kebencanaan dimulai 2029 baik di sekolah maupun masyarakat terutama di wilayah rawan bencana. Papan peringatan dan rute evakuasi harus dipasang dengan jelas.
-Simulasi serta penanganan bencana secara berkala harus dilakukan sampai tingkat Rt/Rw agar masyarakat siap.
.
Laporan terbaru PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) menyebutkan, sepanjang 2018 Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan korban jiwa tertinggi akibat bencana alam yakni 4.535 dari seluruhnya 10.373 orang.
Mitigasi bencana, mutlak dilakukan dan di tahun politik ini jangan sampai dipolitisasi atau dicap sebagai pencitraan.
