Selama beberapa generasi, Muslim Rohingya merasa Myanmar sebagai rumah mereka sendiri. Kini, dengan upaya yang sistemik, mereka tengah “dihapus” dari peta negara yang pernah dipimpin Junta Militer selama beberapa dekade ini.
Dengan dalih membalas serangan kelompok teror Rohingya, Agustus lalu aparat keamanan yang didukung massa melakukan persekusi dan membakar perkampungan Muslim Rohingya di sejumlah distrik. Akibatnya, tak kurang dari 417 ribu orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Di sana mereka bergabung dengan puluhan ribu orang lainnya yang telah melarikan diri selama setahun terakhir.
Hingga kini, kondisi mereka masih sangat memprihatinkan. Menempati kamp pengungsian yang tak layak, kekurangan makanan dan pakaian. Mereka hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan dari pihak lain.
“Ini adalah krisis terburuk dalam sejarah Rohingya,” kata Chris Lewa, pendiri Arakan Project, seperti dilansir AP, Selasa 19 September lalu. Lewa mengutip pergerakan jumlah pengungsi yang begitu cepat.
“Pasukan keamanan membakar desa satu demi satu, dengan cara yang sangat sistematis. Dan itu masih berlangsung,” tambah Lewa. Arakan Project adalah lembaga yang fokus membantu kelompok minoritas di Myanmar dan sekitarnya.
Dengan menggunakan jaringan pemantau, Lewa dan agensinya meneliti dan mendokumentasikan desa-desa yang terbakar sebagian atau seluruhnya di tiga distrik di negara bagian Rakhine Utara. Di daerah ini, 1,1 juta jiwa Rohingya pernah tinggal.
Lewa menyebut pekerjaan yang dilakukan bersama rekan-rekannya tidak mudah. Ada ratusan informasi yang harus diverifikasi. Lebih dari itu, tentara juga telah memblokir wilayah tersebut. Citra satelit yang dirilis oleh Amnesty International dan Human Rights Watch, sangat terbatas karena tertutup asap tebal. Citra satelit itu hanya menunjukkan petak-petak lansekap yang besar.
Arakan Project menemukan, hampir semua desa di kota Maungdaw terbakar. Sebagian besar warga Rohingya juga telah meninggalkan Maungdaw. Dari 21 desa Rohingya di Rathedaung, hanya 5 desa yang tidak menjadi sasaran. Tiga kamp pengungsi Rohingya yang lima tahun lalu terlibat kerusuhan komunal juga dibakar.
Kekerasan yang menimpa etnis minorita Rohingya memiliki sejarah yang panjang di Myanmar. AFP menyebut, mayoritas warga Myanmar yang berjumlah 60 juta menganggap “jijik” terhadap Rohingya.
Meskipun warga Rohingya telah datang dan mendiami Burma, khususnya di kawasan Rakhine Utara, beberapa generasi, pemerintah melucuti kewarganegaraan mereka pada tahun 1982. Kondisi ini membuat mereka hidup menderita. Mereka tidak bisa bepergian dengan bebas, menjalankan ajaran agama, atau bekerja di sektor public. Mereka juga hanya memiliki sedikit akses terhadap perawatan medis, sumber makanan, hingga pendidikan.
PBB menyebut Rohingya merupakan kelompok minoritas paling merana di dunia. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyebut tindakan Myanmar ini sebagai pembersihan etnis. Hanya sedikit yang percaya bahwa mereka akan disambut kembali ke Myanmar.
Tak Ingin Pergi
Jika bukan karena alasan keamanan, banyak warga Rohingya yang ingin tetap tinggal di Burma. Mereka tidak ingin pergi ke negara lain, yang juga tidak menginginkan kehadiran mereka.
“Sekarang kita bahkan tidak bisa membeli plastik untuk membuat gubuk sebagai tempat berlindung,” kata Kefayet Ullah (32 tahun), pengungsi Rohingya di Bangladesh. Kefayet dan keluarganya terus berjuang untuk bisa bertahan hidup.
Di Rakhine, sebenarnya mereka memiliki lahan untuk bercocok tanam dan sebuah toko kecil sebagai mata pencaharian. Sekarang mereka tidak punya apa-apa. “Hati kami menangis,” katanya sambal berlinang air mata. “Padahal ayah dari kakek saya lahir di Myanmar.”
Apa yang dialami Kefayet dan ribuan warga Rohingya saat ini bukan yang pertama kali. Kekerasan demi kekerasan telah terjadi sejak 40 tahun lalu saat ratusan ribu orang terpaksa eksodus 1978 karena persekusi. Demikian pula pada awal tahun 1990an, ketika Junta Militer tengah berkuasa, hampir setiap hari mereka mendapat intimidasi dan penindasan aparat.
Pun saat negara ini mengalami transisi demokrasi, kerusuhan kembali pecah pada tahun 2012. Puluhan orang tewas dan 100 ribu lainnya harus melarikan diri dengan kapal. Nasib mereka lebih mengenaskan karena terombang-ambing di tengah laut karena ditolak di semua negara tetanga.
Namun, dari semua kekerasan yang melanda, jumlah warga Rohingya melakukan eksodus tahun ini paling besar, karena lebih dari 400 ribu orang yang mengungsi.
Tim PBB yang diketuai Koffi Anan menemukan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. “Tindakan keras militer sangat keji,”ujar Zeid Ra’ad al-Hussein, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB. Ia menyebut, tindakan militer yang didukung warga sebagai pembersihan etnis (etnic cleansing).
Sementara itu, Yanghee Lee, Pelapor Khusus PBB menyebutkan, setidaknya 1.000 warga sipil terbunuh dalam sejumlah kekerasan. Namun, temuan ini dibantah pemerintah. Mereka menyebut hanya 400 orang yang tewas, itu pun kelompok ektrimis dan teroris Rohingya yang kerap menyerang pos-pos polisi.
Entah bagaimana ratusan ribu warga Rohinya menatap masa depan mereka. Hingga kini, tekanan demi tekanan terhadap pemerintah Myanmar tak pernah bisa menghentikan kekerasan terhadap warga Rohingya. Kita pun hanya bisa berharap, bantuan demi bantuan yang diberikan masyarakat dunia, termasuk Indonesia bisa menjadi pelipur lara. [Amirul Hasan]
