Pembukaan Sekolah Dilematis

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah dimulai secara terbatas jika tak diawasi bisa menciptakan klaster sekolah, sementara Pembelajaran Jarak Jauh membebani orang tua, murid dan guru.

RENCANA pembukaan kembali sekolah atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas menuai pro-kontra terutama terkait kesiapan sekolah, sebaliknya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) juga menghadapi sejumlah kendala.

Pada kebijakan terbaru, pemerintah memutuskan pelaksanaan PTM terbatas sebagai opsi yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan (sekolah) jika tenaga pendidik sudah tuntas divaksinasi, jadi tidak perlu menunggu sampai tahun ajaran baru 2021/2022 Juli nanti.

Kebijakan itu tertuang dalam SKB antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Kebijakan PTM terbatas sendiri sebenarnya sudah diberlakukan di sejumlah daerah sejak Januari lalu dan kewenangannya diserahkan pada pemerintah daerah. Sejauh ini sudah 22 persen satuan pendidikan menerapkan PTM terbatas.

Namun dalam pelaksanaannya, misalnya seperti terjadi di SMA I Padang Panjang, Sumatera Barat, 62 siswa dikonfirmasi positif Covid-19 akibat tidak tertibnya kepatuhan terhadap prokes.

Hal sama dilaporkan pula di SMA Titian Teras, Kab. Muaro Jambi dimana 56 siswa dan guru terpapar Covid -19 sehingga kegiatan sekolah dihentikan lagi sementara.

Sedangkan di Ponpes Khusus Perempuan di Kel. Kauman, Kec. Pasar Kliwon, Surakarta, 38 santriwati dan sejumlah guru perempuan atau ustazah dilaporkan tertular Covid-19.

Belum Siap

Sementara Ketua Satgas Covid-19 IDI Dr. Zubairi Djoerban mengingatkan, data-data ilmiah dan lapangan yang menunjang  kesiapan satuan pendidikan (sekolah) bagi pemberlakuan PTM belum mendukung.

Padahal, jika dipaksakan, PTM malah bisa menciptakan kluster sekolah, apalagi anak-anak usia sekolah lebih rentan tertular Covid-19, sementara positivity rate Indonesia, walau sejak Februari lalu terjadi tren penurunan kasus harian Covid-19, masih tetap tinggi, di atas rata-rata dunia, 10 persen.

Sedangkan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA) Retno Listyarti  juga menyebutkan, ternyata  masih banyak sekolah yang tidak siap memenuhi persyaratan untuk melaksanakan PTM terbatas.

Ada sekolah yang cuma menyiapkan satu wastafel di depan gerbang sekolah, ada juga yang menyebutkan penyiapkan 20 wastafel, ternyata yang 10 dalam keadaan rusak.

Guru dan murid juga masih ada yang tidak mengenakan masker di kelas. Mungkin gurunya merasa sudah aman karena sudah menerima  vaksinasi. Ada pua siswa di kelas yang cuma mengenakan masker di dagu, semenara guru tidak menegurnya.

Retno juga sering menyaksikan di daerah, tidak ada koordinasi antara dinas pendidikan, dinas urusan agama atau dinas kesehatan untuk memantau kepatuhan terhadap prokes Covid-19 yang terjadi di lapangan.

Di satu sisi, PJJ yang sudah dilakukan berbulan-bulan selain membebani orang tua dan guru, membuat jenuh siswa, juga sering mengalami kendala jaringan internet terutama di wilayah di luar P. Jawa.

Sebaliknya, PTM terbatas jika dilakukan tanpa koordinasi terkait pengawasanya antara dinas-dinas terkait (pendidikan, kesehatan, agama), bisa menjadi bumerang, ,malah bakal memicu terciptanya klaster  baru Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement