BOJONEGORO – Program pengentasan kemiskinan di Bojonegoro tidak maksimal karena data tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro rata-rata berada di wilayah pinggiran, maupun daerah dekat wilayah hutan.
Direktur Bojonegoro Institute (BI), AW Syaiful Huda mengatakn program pengentasan kemiskinan tidak berhasil karena program yang diberikan tidak sesuai dengan data dan kebutuhan daerah masing-masing. “Karena setiap daerah memiliki karakteristik kemiskinan sendiri-sendiri,” ujarnya, Kamis (2/2/2017).
Pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten setempat menjalankan program pengentasan kemiskinan berbasis karakteristik terpadu. Menurut Kasubid Kesra Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Pemkab Bojonegoro, Zunaedi, sejauh ini beberapa SKPD belum semua memakai data sesuai basis terpadu. “Tapi sebagian sudah banyak yang memakai,” terangnya.
Secara holistik, kata dia, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki program penanggulangan kemiskinan. Namun secara perlindungan sosial penanggulangan kemiskinan (klaster 1) fokus pada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan BPMPD. Perencanaan penanggulangan kemiskinan dengan berbasis karakteristik terpadu ini diharapkan bisa fokus, lokus dan modus atau dengan cara yang tepat.
Jumlah masyarakat miskin tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro, secara makro sebanyak 15,71 persen dari jumlah penduduk 1.093 jiwa. Sedangkan jumlah masyarakat miskin dibawah 40 persen tingkat kesejahteraan secara nasional di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 525.855 jiwa, dan jumlah rumah tangga miskin ada 164.626 rumah tangga. “Kemiskinan ini harus ditangani secara benar,” pungkasnya, dikutip dari beritajatim.
