JAKARTA – Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada mengatakan di wilayah tertentu, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak lebih besar, khususnya bagi perempuan di wilayah korban bencana dan konflik.
Dewi Rana Amir, dari Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan, menyusun laporan dari Sulawesi Tengah, terutama Palu, Sigi dan Donggala, yang dua tahun lalu mengalami bencana gempa, tsunami dan likuefaksi. Salah satunya, adalah kasus bunuh diri seorang perempun yang sedang hamil.
“Minggu lalu, kami juga sempat syok, karena ini ibu hamil tujuh bulan dan dia memiliki satu orang anak yang masih berumur dua tahun. Dia ini istri kedua, hanya berselisih sedikit dengan suaminya, yang pergi ke laut kemudian di rumah dia bunuh diri, dia gantung diri.” kata Dewi.
“Saya kemudian mendatangi tetangganya, kenapa sampai bunuh diri. Tapi tetangganya bilang, kita mengalami tekanan mental dan psikologis yang cukup kuat,” lanjutnya, dilansir VOA Indonesia.
Dewi mencatat juga sejumlah kasus “lebih ringan” lain, seperti perpindahan tempat tinggal. Para perempuan korban likuifaksi dari Petobo, Jogo Oge dan Pombewe menghadapi beban tradisi karena ari-ari anak mereka telah ditanam di rumah lama. Pindah rumah, dengan lingkungan dan tetangga baru, tidak selamanya mudah.
Perpindahan itu juga menimbulkan konflik dengan warga asli di wilayah baru, di mana para perempuan ini merasakan adanya perbedaan layanan pemerintah di tingkat bawah, antara warga asli dan pengungsi. Konflik juga merambah ke pendirian tempat ibadah, karena perbedaan agama mayoritas pengungsi dan warga asli, meski sudah diselesaikan Dewi dan aktivis perempuan lain di sana.
Pandemi juga membuat perempuan pengungsi, yang selama ini bisa bekerja di industri bawang goreng atau buruh cuci kehilangan pekerjaan, begitupun sebagian suami mereka. Laporan-laporan di tempat pengungsian menyatakan, pertengkaran keluarga adalah kebiasaan baru.
Dewi juga mengaku sempat syok mendengar penuturan seorang perempuan yang ingin menyerahkan anaknya sendiri untuk diadopsi.
Tak hanya itu, bulan ini saja seorang guru melaporkan ada tujuh hingga delapan siswi perempuannya yang akan menikah, di satu sisi mereka tidak berkegiatan, dan di sisi lain kawasan itu tidak memiliki signal internet sehingga pembelajaran jarak jauh juga tidak berjalan.
“Informasi-informasi ini kami bicarakan secara serius dengan dinas-dinas terkait, karena tentu saja tidak bisa dibiarkan ini terjadi. Anak-anak SMP ini umurnya baru 12 tahun dan 13 tahun dan saya kira itu harus dicegah,” tambah Dewi.
