Pesan Kerukunan antar Etnis dari Singapura

Halimah Yacob diangkat sebagai presiden ke-8 sekaligus presiden wanita pertama Singapura mewakili etnis Melayu (sindo Intl).

TERPILIHNYA mantan ketua parlemen Singapura Halimah Yacob sebagai presiden ke-8 sekaligus presiden wanita pertama di negara jiran itu bisa disebut sebagai cermin keguyuban atau kerukunan serta semangat toleransi yang bisa ditiru Indonesia.

Betapa tidak, sikap intoleransi terkait isu SARA di Indonesia yang terdiri dari ratusan ragam etnis atau sukubangsa, akhir-akhir ini begitu mudahnya disulut sehingga berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan NKRI.

Halimah mulai meniti karir politiknya di Partai Aksi Rakyat sejak 2002 hingga  menduduki jabatan puncak sebagai ketua parlemen, dan mengundurkan diri September  lalu.

Berdasarkan penilaian Lembaga Pemilu Singapura (ELD), Halimah adalah satu-satunya capres dari etnis Melayu yang memenuhi syarat (a.l. pernah menempati jabatan publik penting) dari dua calon lainnya yakni Moh. Saleh Marican dan Farid Khan.

Halimah dilantik, Rabu ini sebagai presiden ke-8 Singapura, juga presiden wanita pertama di negara pulau dan kota berpenduduk sekitar 5,6 juta jiwa tanpa melalui pemungutan suara, setelah sebelumnya dinyatakan sebagai satu-satunya capres yang berhak maju pada  pemilihan terbatas bagi kelompok minoritas etnis Melayu.

Jalan terbuka lebar bagi Halimah setelah parlemen pada 2016 melakukan amendemen konstitusi dengan memasukkan klausul penyelenggaraan pilpres terbatas bagi kelompok etnis tertentu.

Hal itu dilatarbelakangi fakta bahwa golongan etnis Melayu selama lima periode dalam kurun waktu 30 tahun terakhir belum pernah memperoleh kesempatan menempati jabatan presiden.

Presiden berasal dari etnis Melayu pernah dijabat oleh Yusof Ishak pada periode awal terbentuknya Singapura (1965 – 1970) saat itu kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh PM Lee Kuan Yew.

Pemberian kesempatan pada etnis minoritas menjadi orang nomor satu di Singapura dilatarbelakangi semangat persatuan yang menempatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa, terutama untuk menghadapi musuh bersama.

Selain jabatan seremonial, presiden di Singapura berdasarkan konstitusi baru negara itu memiliki hak veto terhadap anggaran yang diajukan DPR, mengawasi jalannya pemerintahan dan mengangkat pejabat negara.

Presiden demisioner Tony Tan yang keturunan China mengingatkan pentingnya persatuan guna mencegah terjadinya  insiden yang dapat memicu ketegangan antarkomunitas yang pada gilirannya berpotensi memecah belah bangsa.

Terpilihnya Halimah diyakini akan mampu mendorong sikap percaya diri dan persatuan antaretnis, namun ada juga yang menentangnya, karena menilai sistem penggiliran jabatan presiden justeru tidak mencerminkan fitrah Singapura sebagai negara demokratis.

Di era kepemimpinan panjang rezim PM Lee Kuan Yew, ada kecurigaan, penempatan etnis Melayu di posisi-posisi penting pemerintahan bisa berisiko bagi keamanan dan kedaulatan Singapura.

Setelah pemisahan diri Singapura dan Malaysia dari Malaya pada 1965 yang ditentang RI dengan politik konfrontasinya, keturunan Melayu menjadi kelompok etnis mayoritas di Malaysia, sebaliknya minoritas di Singapura.

Sekitar 4,1  juta orang atau 74,3 persen warga Singapura berasal dari etnis China, sekitar 750 ribu atau 13,4 persen keturunan Melayu dan sekitar 509 ribu (9,1 persen) etnis India, selebihnya sekitar 179 ribu (3,2 persen) dari berbagai  suku bangsa.

Semangat persatuan yang merupakan salah satu faktor yang mampu menyulap negara kecil Singapura menjadi salah satu macan Asia perlu dicontoh.  (AFP/AP/Reuters/NS)

 

 

 

 

 

 

Advertisement