WAJAH Siti (27) tampak lesu tanpa gairah, karena wabah virus corona atau Covid-19 bakal menghentikan langkahnya mengais nafkah sehari-hari sebagai pelayan warung Tegal di bilangan Kel. Rawajati, Jaksel.
Pemilik warung, tuturnya, sudah berulang-ulang mengeluhkan dagangannya yang sepi, juga melonjaknya harga bahan mentah, sayur mayur, bumbu dan lainnya akibat anjloknya pasokan di tengah ancaman wabah Covid-19.
Tanpa kebijakan lockdown pun, agaknya dalam hitungan hari, warung tempat ia bekerja harus tutup karena sepi pembeli dan melonjaknya harga bahan mentah sehingga lebih tinggi ongkos ketimbang laba.
Bisa dibayangkan, jika lockdown diberlakukan, bukan dia saja, namun pemilik warung pun juga bakal “kukut” alias tutup dan kemungkinan balik ke kampungnya di Pemalang, Jateng.
Bagi Siti yang berasal dari keluarga tani di Kebumen, Jateng, mengadu nasib ke Jakarta, lalu bisa menjadi pelayan di warteg, paling tidak membuat kebutulan paling mendasar baginya terpenuhi.
Dengan upah Rp250-ribu seminggu untuk mencuci piring, bantu-bantu meracik dan masak serta melayani pembeli, ia bisa menyisihkan uang sewa kos, kamar sempit dan seadanya Rp600-ribu sebulan.
Bahkan Siti bisa makan gratis di warung ia bekerja sekenyangnya, sehingga pulang ke kos-kosannya cuma untuk numpang tidur, atau kalau bosan, ia bisa jajan bakso, ketoprak atau siomai di penjual asongan yang rata-rata seporsi cuma Rp10-ribu atau nasgor Rp13-ribu.
Lain lagi Memet, pengendara ojol asal Garut yang mengaku,sebelumnya sehari bisa mengantongi Rp75 sampai Rp125-ribu, namun sejak merebaknya isu Covid-19 awal Februari, paling banter ia cuma bisa membawa Rp30-ribuan untuk menghidupi isteri dan dua anaknya.
Bencana Covid-19 tidak hanya bakal dialami Siti atau Memet saja, apalagi jika pemerintah akan memberlakukan kebijakan lockdown (karantina wilayah), tetapi juga bagi 74 juta pekerja sektor informal dan tujuh juta pengangguran dari total sekitar 136 juta angkatan kerja.
ASN dan Karyawan Tak Masalah
Bagi ASN atau pekerja formal di institusi atau perusahaan swasta, peliburan kantor atau lockdown mungkin disambut gembira, bisa santai di rumah, keluyuran di mall, plesir ke luar kota atau pulang kampung. Siapa yang bisa mengawasi dan menghalangi mereka?
Beda dengan pekerja sektor informal yang tentu memilih berjibaku untuk mencari sesuap nasi, ketimbang kelaparan berdiam di rumah menghadapi ancaman terpapar Covid-19.
Apa bapak-bapak “yang di atas” tidak pada paham ya? Jangankan untuk hidup bersih dan dengan pola sehat, jika untuk mengganjal perut saja mereka tidak mampu?
Yang disayangkan, belum tampak empati dari para wakil rakyat di pusat dan daerah (DPR, DPD dan DPRD) untuk menyampaikan saran atau ide-ide terhadap kelompok pekerja informal dan pengangguran.
Parpol yang biasanya “dermawan” dengan membagi-bagi sembakoatau amplop menjelang pilkada atau pilpres juga belum tampak greget dan menunjukkan keberpihakan pada para konstituennya.
“Ada misalnya, pimpinan Parpol yang memberikan hotel miliknya untuk dimanfaatkan satgas penanganan Covid-19, tapi yang lain kemana?
Contoh paling mengenaskan, anggota DPD asal DKI Jakarta Fahira Idris yang “super sibuk” membela kinerja Gubernur Anis Baswedan yang banyak dicela orang, tetapi bergeming terhadap persoalan yang dihadapi konstituennya, begitu pula para anggotaTGUPP Pemrov DKI Jakarta yang membisu seribu basa.
Ada juga mantan jenderal, mantan menteri serta wakil pimpinan DPR yang cuma rajin memrovokasi rakyat, nyinyir atau mencela apa pun yang dilakukan pemerintah, padahal, seharusnya mereka juga bercermin, apa yang bisa disumbangkan bagi bangsa dan negeri di saat situasi sulit saat ini?
Ayo para elite dan politisi, berikan kontribusi kongkret dan keberpihakan serta ketulusan anda pada rakyat!
.
