PJJ atau Buka Sekolah, Sama-sama Berisiko

Pembelajaran Jarak Jauh khususnya daring menuai polemik dan dikeluhkan orang tua, murid dan menjadi beban guru, sementara pembukaan kembali sekolah-sekolah juga rentan tehadap pandemi Covid-19.

PEMBELAJARAN Jarak Jauh (PJJ) yang diberlakukan sejak Maret lalu sarat dengan persoalan dan dinilai tidak efektif, karena kebijakan ini sama sekali tidak “membumi”, mengabaikan berbagai faktor.

Persoalan PJJ tak hanya soal akses internet yang belum merata terutama di wilayah luar Jawa, orang tua  yang tidak mampu membelikan gawai atau kuota internet, orang tua, guru dan anak didik yang gaptek, juga kurikulum PJJ yang belum disesuaikan.

Komisioner KPAI Retno Lystiarti mengingatkan, kurikulum yang ada untuk situasi normal saja (luring atau tatap muka di sekolah) terlalu berat bagi anak didik, apalagi diberlakukan dalam PJJ yang sifatnya darurat.

Tidak semua guru mampu menguasai beban materi ajaran yang harus diberikannya selama PJJ, begitu pula ortu dan  anak didik, sehingga muncul keluhan disana-sini, juga membuat frustrasi anak didik.

Pihaknya, lanjut Retno, telah berkali-kali mendesak agar kemendikbud membuat kurikulum PJJ yang disesuaikan dengan situasi darurat dengan memetakan disparitas atau kesenjangan di masing-masing daerah.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi X DPR Syaiful Hadi yang menilai PJJ tidak efektif selain akibat persoalan akses internet, kondisi ekonomi orang tua  murid, juga karena buruknya koordinasi dan komunikasi antara kemendikbud pusat dengan jajarannya di daerah.

Kini, atas desakan ortu dan juga anak-anak mereka atau atas inisiatif para guru dan kepala sekolah, sejumlah sekolah seperti di Bekasi, Bengkulu,  Pariaman, Surabaya dan di banyak tempat lainnya mulai mencoba-coba kembali pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah.

Orang tua murid mengeluhkan PJJ yang sangat membebani mereka dengan beragam alasan,  mulai dari soal kompetensi, keterbatasan waktu, kondisi rumah dan keluarga dan seabrek persoalan lainnya.

Sementara bagi anak didik, selain jenuh di rumah, kesulitan menyerap pelajaran melalui daring, baik akibat kendala internet, gawai, suasana rumah dan persoalan-persoalan lainnya.

Buka Sekolah, Berisiko

Sebaliknya, keputusan pemerintah membuka kembali sekolah-sekolah di zona hijau di 94 kabupaten/kota tanpa mitigasi risiko yang memadai bakal meningkatkan kerentanan anak didik terhadap paparan Covid-19.

Apakah protokol kesehatan di sekolah-sekolah  benar-benar bisa  diterapkan?, apa kah seluruh sekolah sudah memiliki cukup  sarana atau sarana seperti ruang kelas yang memadai untuk menerapkan jaga jarak, toilet yang bersih, wastafel dan lainnya.

Laporan beberapa daerah tentang adanya sejumlah anak didik dan  guru-guru yang positif terpapar Covid-19 setelah dilakukan pembelajaran tatap muka,seharusnya menjadi peringatan, rencana pembukaan kembali sekolah perlu dipertimbangkan masak-masak.

Retno juga mengingatkan efek samping bagi anak-anak yang pernah  terpapar Covid-19 , karena ada diantara mereka yang mengalami keusakan paru-paru.

Saat PJJ daring terganjal seabrek persoalan dan membebani serta membuat frustrasi ketiga subyek pendidikan (murid, orang tua murid dan guru) karena tidak dipetakan dan diantisipasi sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim malah mengeluarkan kebijakan yang membolehkan pembukaan sekolah-sekolah di zona hijau dan kuning.

Tentu saja pembukaan kembali sekolah-sekolah, walau diputuskan oleh masing-masing pengelolanya, bakal menjadi masalah baru jika malah menjadi sentra penyebaran Covid-19. Siapa yang bertanggung jawab? Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan di daerah atau kepala daerahnya? Terus bagaimana tanggung jawab Kemendikbud?

Nadiem Makarim harus buka suara, berkoordinasi dengan instansi terkait dan dengan jajarannya di daerah. Jika  PJJ dilanjutkan, banyak hal yang harus diatur dan dibenahi, begitu pula sebaliknya, pembukaan kembali sekolah-sekolah di zona hijau dan kuning.

“Opera van Pendidikan” terjadi di negeri ini. Anak didik, orang tua dan guru-guru pada bingung, Mendikbudnya kemana?