KEMENANGAN telak Partai Konservatif pimpinan PM Boris Johnson dalam Pemilu Inggeris, bakal mengantarkan negara itu leluasa melenggang keluar dari keanggotaannya di Uni Eropa (UE) (Brexit).
Dalam Pemilu yang digelar, Kamis (13/12) lalu, Partai Konservatif meraih 364 dari seluruhnya 650 kursi di parlemen atau melebihi 38 dari syarat perolehan kursi minimal untuk menjadi mayoritas di parlemen.
Kemenangan besar kubu konservatif terjadi akibat beralihnya loyalis kelompok buruh di kantong-kantong wilayah yang selama ini menjadi pendulang suara bagi Partai Buruh karena tekanan ekonomi yang mereka alami di tahun-tahun belakangan ini.
Kaum buruh tersebut merupakan pendukung Inggeris keluar dari Brexit karena menganggap UE yang merupakan simbol globalisasi ternyata tidak bermanfaat bagi mereka.
Sebaliknya, Brexit yang dianggap icon gagasan Partai Konservatif yang beranggotakan para pengusaha semakin dirasakan untuk lebih memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain, tanpa terikat UE.
Selain strategi jitu yang dilakukan Johnson dengan mengampanyekan isu Brexit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, lemahnya kepemimpinan Partai Buruh yang menjadi lawannya saat ini juga member andil bagi kemenangannya dalam Pemilu kali ini.
Semula , dalam referendum yang digelar pada 24 Juni 2016, mayoritas rakyat Inggris (17.410.742 orang atau 52 persen) memilih hengkang dari UE setelah 43 tahun dalam referendum bersejarah yang digelar pada 24 Juni 2016, sedangkan sisanya, 16.141.241 orang atau 48 persen menghendaki tetap di bawah UE.
Namun proses Brexit antara Inggeris dan UE, ternyata pelik dan rumit, tidak seperti membalikkan telapak tangan, bahkan di kalangan politisi Inggeris, sendiri muncul polemik berkepanjangan terkait pilihan Brexit dengan atau tanpa kesepakatan UE.
Kedua opsi bagai buah si malakama alias sama-sama berisiko. Jika tanpa kesepakatan, Inggeris bisa mengambil kebijakan yang kompetitif ketimbang UE, sebaliknya dengan kesepakatan, Inggeris bisa menikmati kebijakan UE yang menguntungkan.
Pendahulu PM Boris Johnson yakni Therea May yang pro-Brexit tanpa kesepakatan akhirnya terjungkal akibat pembelotan sebagian anggota Partai Konservatif yang dipimpinnya.
Akibat belum tercapai kesepakatan antara parlemen dan pemerintah Inggeris, proses Brexit juga terus molor, diperpanjang mulai dari batas akhir 29 Maret yang ditetapkan UE, menjadi 12 April, dan terakhir pada 31 Januari 2020.
Kini, dengan menguasai parlemen, Johnson diperkirakan akan mengantarkan Inggeris keluar dari UE dengan mulus. (AP/AFP/Reuters)
