
MANTAN Menkes Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto SP. Rad. dipecat secara permanen sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas usulan Majelis Kehormatan Kode Etik Kedokteran (MKEK) karena dinilai melakukan pelanggaran berat etika kedokteran.
Tidak menjadi anggota IDI, berarti ia tidak bisa mengurus Surat Izin Praktek (SIP) atau berprofesi sebagai dokter, baik buka sendiri mau pun bekerja di instansi di seluruh Indonesia.
Keputusan pemecatannya dilakukan dalam Muktamar PB IDI ke-31 yang digelar di Banda Aceh, Sabtu lalu (26/3) atas usulan Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK).
Usulan pemecatan Terawan sebenarnya sudah dilayangkan MKEK pada Muktamar PB IDI ke-30 di Samarinda pada 25 Okt. 2018 berdasar SK No.009320/PB/MKEK/02/2018 tanggal 12 Februari 2018.
Dengan penilaian melakukan pelanggaran berat (serious ethical misconduct), MKEK meminta IDI segera melakukan penegakan putusan demi menjaga kemuliaan dan keluhuran profesi kedokteran.
Pelanggaran etika yang dilakukannya yakni terapi stroke cuci otak (brain washing – BW) melalui Digital Substraction Angiotherapy (DSA) yang dianggap tidak mengkuti kaidah “Medical Based Medicine (MBM).
MBM diperlukan agar tidak terjadi klaim lebai pengobatan oleh penemunya atau dokter yang mempraktekkanya dan untuk melindungi pasien dari potensi malpraktek oleh dokter yang bisa berisiko fatal.
Dalam kasus DSA, yang dilakukan hanya untuk memperlancar aliran darah pasien pasca mengalami stroke, bukan metode pengobatan.
SK MKEK No. 0280/PB/MKEK/02/2022 tanggal 8 Feb. 2022 diusulkan lagi dan diterima dalam Muktamar ke—31 PB IDI di Banda Aceh, 26 Maret 2022.
Pelanggaran etika berat yang dilakukan Terawan, menurut MKEK, yakni belum menyerahkan bukti telah melaksanakan sanksi sesuai SK MKEK No. 009320 dan mempromosikan Vaksin Nusantara ciptaannya sebelum penelitian rampung.
Pelanggaran lainnya, selaku Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik (PDSRK) yg dibentuk bertindak tanpa prosedur tata laksana organisasi (ORTALA) IDI dan pengesahannya di depan Muktamar IDI.
Beda Perspektif
Anggota Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Hermawan Saputra SKM, MARS, CICS, mengemukakan pro-kontra terkait pemecatan Terawan muncul karena beda perspektif dalam melihat substansi persoalannya.
Daam dialog di Kompas TV (28/3) ia mengemukakan, dari testimoni pasien yang ditangani oleh dr. Terawan, tidak bisa dibantah memang banyak yang puas dan merasakan hasil penanganannya.
Namun mulai dari pengembangan, pendayagunaan, pembinaan profesi, kompetensi, sertifikasi, registrasi, surat izin praktek, standar layanan dan organisasi profesi diatur dalam UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
“IDI tunduk pada UU Tenaga Kesahatan tersebut, “ujarnya seraya berharap agar DPR bisa bersikap fair dan obyektif, ikut memediasi pro-kontra pemecatan Terawan oleh iDI.
Persoalannya, anggota Komisi IX DPR Saleh Daulai dalam dialog tersebut terkesan menunjukkan keberpihakannya pada Terawan.
“dr. Terawan itu seorang perwira tinggi TNI (Letjen Purn.-red), bukan dokter biasa. Inovasinya di bidang kedokteran sangat bermanfaat, sehingga jika dia tidak boleh praktek (karena dipecat dari IDI-red), yang dirugikan masyarakat,” tuturnya.
Sayangnya, Ia tidak berfikir, proses pembuatan obat, vaksin, atau metode pengobatan bisa berisiko nyawa manusia, sehingga tidak bisa dibuat serampangan tanpa mematuhi kaidah atau prosedur yang berlaku. Daulai termasuk tokoh masyarakat yang menjalani terapi DSA dan disuntik Vaksin Nusantara dari dr. Terawan uji klinis tahap ke-2 belum rampung.
Seluruh vaksin Covid-19 yang ada sekarang ini saja, walau sudah melalui tahapan pra uji klinis, in-vivo, in-vitro, uji klinis 1 dan 2 melibatkan ribuan relawan, baru diizinkan oleh WHO dan BPOM digunakan secara darurat (Emergency Use of Authorization).
Komisi IX DPR akan Panggil IDI
Angggota DPR lainnya Irma Suryani dari F-Nasdem juga mengusulkan agar Komisi IX segera memanggil IDI untuk dimintai pertanggungjawabannya memecat Terawan.
“Keputusan itu sangat arogan, ekslusf dan elitis. Indonesia butuh banyak dokter, tetapi betapa sulitnya dokter-dokter muda mengikuti uji kompetensi. Sudah ada 2.500 orang lagi, “ tuturnya.
Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekuler Universitas Airlangga Prof. Dr. Chairil Nidom menilai, pemecatan dari keanggotaan IDI bisa mengakhiri karier seseorang (dr. Terawan), padahal mestinya bisa dicari alternatif kebijakan lain.
“Keputusan itu sama juga dengan memancung dengan guillotine ke leher (dr. Terawan), “ ujarnya.
Agaknya perlu dicarikan solusinya, agar keahlian dr. Terawan tetap bisa dimanfaatkan publik yang membutuhkan, sebaliknya agar ia mau mematuhi prosedur mengacu pada UU Tenaga Kesehatan.




