SERANG – Program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Provinsi Banten belum berjalan dengan baik.Hal ini terlihat dari tunggakan peserta mandiri yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang . Selain itu sedikitnya terdapat 53 ribu warga miskin yang belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
Berbagai persoalan itu muncul saat pembahasan rapat koordinasi antara Komisi V DPRD Banten dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten. Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, menerima keluhan terkait tingginya jumlah peserta yang menunggak iuran BPJS Mandiri.
“Ketika saya ke BPJS Perwakilan Serang, saya mendapati dari 10 juta peserta yang aktif, 514 ribu di antaranya menunggak iuran BPJS. Dari jumlah itu, 503 ribu di antaranya dari peserta bukan penerima upah (mandiri). Itu masalah sebab jika ada tunggakan sebesar itu, bisa membuat BPJS tidak sehat,” ujarnya, seperti diberitakan JPNN, Kamis (19/5).
Masalah lainnya adalah, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri ke BPJS. Banyak warga mendaftar ketika mereka sedang sakit. “Padahal, sangat penting bagi masyarakat untuk mendaftar secara dini, bukan saat sakit. Sebab, ketika warga mendaftar ketika sakit mereka terancam tidak terlayani,” ujar Fitron.
Sementara itu, dana program jamkesda senilai Rp 20,3 miliar pada tahun ini baru terserap Rp 63 juta. Penyebabnya, jumlah warga miskin yang terintegrasi program ini baru 743 orang, masih ada 53 ribu orang yang belum terintegrasi. “Ada pula dana program jamkesda yang terserap melalui klaim yang masuk melalui RSUD Banten dan RSU Malingping. Klaim RSUD Banten Rp 3 miliar, RSU Malingping Rp 5,3 miliar,” katanya.
