
PEMILIK dan penghuni Rumah Susun Kalibata City, Jakarta Selatan gagal membentuk Panitia Musyawarah (Panmus) yang nantinya akan ditugasi membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
Rapat yang digelar di Gedung Griya Bhima Sakti, Kompleks TNI-AU, Pancoran, Jaksel, Sabtu sore (20/7) kisruh sejak awal, bahkan nyaris terjadi adu fisik dan ditutup lebih awal akibat “dead lock”, tidak tercapai kesepakatan antara kelompok pemilik dan penghuni Rusun dan kelompok yang berpihak atau diduga “orang-orang” pengembang (developer).
Kanit Intel Polsek Pancoran, Iptu I Nyoman Suka semula memutuskan menyetop rapat karena situasi dinilai sudah tidak kondusif, sedangkan Kapolsek Pancoran Kompol Endang W Kinarsih masih mencoba membuka kesempatan bagi kedua kubu bernegosiasi.
Rapat pembentukan Panmus P3SRS akhirnya ditutup di tengah suasana hingar-bingar akibat protes dan teriakan peserta sehingga situasi sudah tidak terkendali lagi.
Kronologisnya; kericuhan mulai pecah saat pendaftaran peserta, karena kelompok pemilik Rusun yang diduga pro-pengembang dan yang mewakili pemilik Rusun (dikoordinasikan oleh RT-RT) sama-sama bersikeras ingin memverifikasi keabsahan dokumen (kepemilikan dan domisili) peserta rapat.
Pemilik Rusun beralamat KTP di luar Kalibata City dikoordinasikan oleh RT-RT untuk mengurus Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dikeluarkan oleh kelurahan, sementara Badan Pengelola (BP) Transisi bentukan pengembang, untuk kepentingannya, juga mengeluarkan SKD.
Pemilik Rusun yang didukung RT-RT berupaya mencegah orang-orang tak dikenal untuk mengikuti rapat (diduga karyawan atau binaan pengembang yang mewakili suara mereka yang ditugasi untuk menyiasati bunyi Ayat 28 Pasal 7 Pergub 132 tahun 2018 yang memuat aturan, setiap pemilik Rusun (walau memiliki lebih dari satu unit), hanya berhak atas satu suara.
Soal verifikasi peserta akhirnya bisa diterima oleh kedua kubu setelah Lurah Rawajati, Rudi Budijanto memerintahkan Satpol PP memverifikasi ulang kelengkapan dokumen peserta yang sudah masuk dan duduk di ruang rapat.
Satuan pengamanan Badan Pengelola (BP) Rusun Kalcit yang berusaha ikut memverifikasi kelengkapan dokumen peserta rapat kemudian diteriaki peserta rapat, dipaksa meninggalkan ruangan.
Namun kericuhan pecah lagi karena pihak pengembang berupaya memasukkan butir-butir tatib rapat sesuai kepentingan mereka, sebaliknya kubu perwakilan warga juga sudah membuat tatib sendiri mengacu pada butir-butir Pergub No 132.
Seorang pemilik Rusun yang mengaku mewakili BP (juga pengembang) dipaksa turun dari mimbar setelah memberikan sambutan, karena berupaya menyampaikan tatib versi mereka, padahal BP Transisi yang mewakili pengembang berdasarkan Pergub 132 hanya berwenang memfasilitasi rapat pembentukan Panmus P3SRS oleh perwakilan pemilik dan penghuni.
Pergub No. 132 Pasal 18 ayat 1 mewajibkan pelaku pembangunan (developer) memfasilitasi pembentukan Panmus P3SRS paling lambat enam bulan sebelum masa transisi berakhir.
Bahkan Pasal 18 ayat 4 secara gamblang juga disebutkan, pengembang (developer) dilarang mengarahkan, mengganggu, berupaya mempengaruhi proses dan penentuan keputusan dalam pembentukan P3SRS.
Fungsi P3SRS
Tugas dan fungsi P3SRS a.l. mengelola Rusun dan lingkungannya, membentuk AD/ART, menyelenggarakan tugas-tugas administratif hunian, menunjuk Badan Pengelola Rusun dan mengelola kepentingan penghuni.
P3SRS yang didukung pengembang sebenarnya sudah pernah terbentuk pada 2015, namun kemudian muncul panmus tandingan versi Komunitas Warga Kalibata City (KWKC), membentuk P3SRS yang mengatasnamakan warga.
Pemrov DKI Jakarta berniat menjadikan pembentukan P3SRS Rusun Kalibata City sebagai proyek percontohan bagi sekitar 200 Rusun yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.
Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Melly Budiastuti, dihadiri a.l. anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembanagunan TGUPP) Togar Silaban, Camat Pancoran Moh. Rizki Ardhari, wakil dari pengembang (PT Pradani Sukses Abadi) dan perwakilan BP (Transisi) Rusun Kalibata City.
Sambil menanti kesediaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta dan pengembang untuk menggelar ulang rapat Panmus P3SRS , pemilik dan penghuni berencana mengadukan persoalan tersebut kepada gubernur DKI Jakarta.




