AKSI kekerasan yang berlangsung terhadap etnis minoritas Rohingya di wilayah Negara Bagian Rakhine, Myanmar, selain menghambat setiap upaya perdamaian menuju rekonsiliasi, juga berpotensi menciptakan instabilitas kawasan.
“Indonesia terus mendorong agar pemerintah Myanmar mengambil langkah nyata guna mewujudkan perdamaian di Rakhine, “ kata Menlu RI Retno LP Marsudi di Singapura, Jumat (10/2).
Pemerintah RI proaktif mendorong penyelesaian konflik Rohingya secara inklusif dengan mengedepankan keseteraan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Myanmar, termasuk kelompok etnis minoritas Rohingya.
Intinya memang, sebelum rujuk atau rekonsiliasi nasional terwujud, perdamaian atau suasana kondusif antara etnis minoritas Rohingya dan penduduk mayoritas Rakhine harus diciptakan dulu.
Namun faktanya, masih kerap terjadi ketegangan antara etnis minoritas Rohingya dan etnis mayoritas Rakhine, tercermin dari pecahnya sejumlah konflik komunal yang menelan korban jiwa dan harta benda.
Akibatnya, terjadi aliran pengungsi secara masif ke wilayah negara tetangga Myanmar di kawasan Asia Tenggara seperti ke Malaysia dan Thailand, juga ke Indonesia.
Operasi militer yang dilancarkan aparat keamanan Myanmar menyusul aksi penyerangan ke sejumlah pos polisi di wilayah Maung Thau, Rakhine tahun lalu menciptakan eksodus 63.000 etnis Rohingya yang saat ini ditampung di kamp pengungsi Cox Bazar, Bangladesh.
RI tidak hanya aktif melalui jalur diplomasi mengupayakan perdamaian di Rakhine, tetapi juga menyalurkan bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah konflik di Distrik Sittwe, Myauk-U, Maung Taw, Kyauk Phyu da Tan Dhwe, Negara Bagian Rakhine.
Selain itu Indonesia juga memberikan bantuan konstruktif lainnya berupa penguatan kelembagaan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas aparatur negara serta demokratisasi di Myanmar.
Buka Akses Kemanusiaan
Akses bantuan kemanusiaan dari negara-negara anggoa ASEAN termasuk RI ke kawasan yang semula tertutup, dimungkinkan berkat kesepakatan rezim Myanmar dalam retret atau temuan informal menlu ASEAN di Yangon, Myanmar, (19/12).
Lebih dari itu, Myanmar yang diwakili Penasehat Negara, Aung San Suu Kyi menyatakan siap membuka diri, termasuk pada pers asing. Ini kemajuan luar biasa, mengingat rezim junta militer negara itu selama ini tertutup dan menolak intervensi asing terkait persoalan Rohingya.
Sebelumnya rezim Myanmar bergeming terhadap seruan dan kecaman internasional terkait Rohingya karena menganggapnya sebagai persoalan internal. Setiap upaya pihak luar dianggap menganggu kedaulatan negara itu.
Buktinya, para buruh negara itu dilarang mengais rezeki di Malaysia gara-gara para petinggi Myanmar tersinggung atas ucapan PM Malaysia Najib Razak yang menilai, kekerasan berulang kali atas warga Rohingya adalah aksi genosida.
Rohingya merupakan etnis Indo-Arya yang hidup di kawasan Rakhine, barat daya Myanmar yang secara etno-linguistik berkaitan dengan penduduk India dan Bangladesh, berbeda dengan mayoritas penduduk Myanmar lainnya yang berasal dari Sino-Tibet.
Etnis Rohingya menyebar di sejumlah negara di Asia, terbanyak di Rakhine, Myanmar (satu juta), Arab Saudi (400.000), Bangladesh (300.000), Pakistan (200.000), Thailand (100.000) dan Malaysia (28.000).
RI dan ASEAN mendukung penuh penyelesaian damai di Rakhine.
Ditunggu, keseriusan dan komitmen pemerintah Myanmar mewujudkan perdamaian di Rakhine. (AP/AFP/Reuters/NS)
