SELAIN menyiapkan “serangan” ke “titik lemah” lawan, masing-masing tim sukses capres dan cawapres nomor 01 dan 02 Pemilu 2019 juga mempersiapkan diri untuk “menangkal” serangan lawannya dalam debat presidensial pertama yang akan digelar 17 Januari pekan depan.
Berdasarkan aturan yang disepakati dan mengacu pada ketetapan KPU, tiap paslon capres dan cawapres menyiapkan pertanyaan tertutup ditujukan pada lawan masing-masing terkait isu-isu utama yakni pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM serta terorisme.
Pertanyaan tertutup yang disiapkan tim sukses masing-masing pasangan kontestan bakal menarik pemirsa karena berupa debat langsung yang harus direspons langsung pula.
Penguasaan materi yang dicecar lawan, penggunaan kosa kata dan sikap yang ditunjukkannya tentu akan berpengaruh menaikkan dan sebaliknya menggerus elektabilitas dan juga kredibilitas capres atau cawapres yang menjawab.
Selain pertanyaan tertutup, KPU juga menyiapkan pertanyaan terbuka yang nantinya akan disampaikan panelis beberapa hari menjelang debat sehingga dapat diantisipasi atau disiapkan jawabannya oleh masing-masing capres atau cawapres yang ditanya.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera mengemukakan, pihaknya akan fokus pada isu pemberantasan korupsi selain isu-isu utama lain yakni penegakan hukum dan HAM dan terorisme.
Menurut catatan, isu-isu korupsi yang belum terselesaikan dan kerap diangkat oleh kelompok oposisi seperti kasus BLBI, Bank Century, penganiayaan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dan pelemahan KPK oleh sejumlah fraksi di DPR termasuk dari partai pendukung pemerintah.
Komitmen Penegakan HAM
Sebaliknya Jubir Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzili bakal mengangkat pertanyaan tidak termuatnya istilah HAM secara eksplisit dalam visi-misi Prabowo-Sandi.
Pihaknya, menurut Hasan, juga akan mempertanyakan greget pemberantasan korupsi dalam visi-misi Prabowo-Sandi yang dinilai hanya berada pada tataran normative dan klise serta meniru hal-hal yang sudah dilakukan Jokowi di era kepemimpinannya seperti smart government melalui sistem e-government.
Menurut hasil survei Indikator, elektabilitas Jokowi- Ma’ruf 54,9 persen dan Prabowo-Sandi 34,8 persen, sehingga debat nanti juga akan memperebutkan 25 persen pemilih mengambang (belum menentukan pilihan dan yang sudah tetapi belum yakin atas pilihannya).
Yang perlu diwaspadai menjelang Pilpres nanti adalah gerakan-gerakan untuk mendeligitimasi pesta demokrasi tersebut dengan merusak kepercayaan publik.
Hal itu terjadi seperti dalam kasus rekayasa penganiayaan Ratna Sarumpaet dan terungkapnya penyebaran isu hoaks tentang tujuh kontainer dari China mengangkut 70 juta kertas suara yang sudah dicoblos. Sejauh ini Baresrkrim Kepolisian Negara RI sudah berhasil menangkap pembuat konten hoaks dan sedang mengejar pihak-pihak yang menyebarkan dan tentu saja dalang di baliknya.
Rakyat harus menggunakan akal dan hat nuraninya, memilih pemimpin yang adil, bijaksana, berdiri di tengah semua golongan di bawah NKRI dan mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemakmuran bersama.
