CHINA – Pemerintah Provinsi Otonomi Xinjiang, China dilaporkan mulai menghancurkan sejumlah dokumen tentang perlakuan sikap terhadap muslim Uighur.
Associated Press melaporkan pada Senin (16/12/2019), para pejabat Partai Komunis China di Ibu Kota Urumqi setempat juga mulai menggelar rapat tingkat tinggi yang khusus membahas kebocoran dokumen yang berisi kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk uighur di sebuah kamp yang diklaim sebagai kamp pelatihan.
Hal tersebut dilakukan beberapa hari selepas surat kabar The New York Times menurunkan laporan soal korespondensi internal para pejabat setempat sampai Presiden China, Xi Jinping.
Dokumen-dokumen tersebut dibocorkan kepada Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi (ICIJ), yang bekerja dengan 17 mitra media, termasuk BBC Panorama dan surat kabar The Guardian di Inggris.
Investigasi menemukan bukti baru yang bertentangan dengan klaim Beijing bahwa kamp-kamp penahanan, yang dibangun di Xinjiang dalam tiga tahun terakhir, bertujuan memberikan pendidikan ulang untuk melawan ekstremisme yang diikuti secara sukarela.
“Kami sangat prihatin akan situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan meningkatnya tindakan keras pemerintah China, khususnya penahanan di luar hukum terhadap lebih dari satu juta Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya,” kata juru bicara Kemenlu Inggris, beberapa waktu lalu.
“Inggris terus menyeru kepada China untuk memberi pengamat dari PBB akses langsung dan tidak terbatas ke wilayah tersebut.”
Di antara dokumen-dokumen pemerintah China yang bocor, yang disebut ICIJ “The China Cables”, terdapat memo sembilan halaman yang dikirim pada tahun 2017 oleh Zhu Hailun, yang saat itu menjabat wakil sekretaris Partai Komunis Xinjiang dan merupakan pejabat keamanan tertinggi di kawasan tersebut, kepada para pengelola kamp.
Instruksi tersebut jelas mengatakan bahwa kamp-kamp harus dijalankan sebagai penjara dengan keamanan tinggi, dengan disiplin ketat, hukuman, dan tidak ada yang boleh keluar.
