Sekolah Dinilai Belum Aman

Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak (APKA) menilai, sekolah belum aman bagi anak didik dari ancaman terpapar Covid-19.

TREN penyebaran Covid-19 secara nasional memang sudah jauh turun sejak sekitar awal Agustus lalu, namun pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah dianggap belum aman bagi anak didik.

Untuk itu, Aliansi untuk Pendidikan dan Keselamatan Anak (APKA) melayangkan somasi terbuka pada presiden, menteri kesehatan, menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, menteri dalam negeri dan menteri agama, Jumat lalu (3/9).

Alasanya, pemerintah dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan terkait kebijakan PTM terbatas yang dijalankan secara masif di berbagai wilayah.

Kebijakan pembukaan kembali sekolah atau PTM bertahap yang dilakukan pemerintah di wilayah pada level 1 – 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak awal September, menurut APKA, membahayakan kesehatan, keselematan anak serta ekosistem sekolah.

Isi somasi a.l : Dalam 14 hari ke depan, pemerintah diminta membuka data positivity rate di tiap daerah dengan transparan, melakukan percepatan vaksinasi dan memastikan vaksin mencukupi anak-anak usia 12 – 17 tahun dan mewajibkan siswa belum divaksin belajar daring.

Selain itu, pemerintah juga diminta melakukan peninjauan lapangan tentang syarat-syarat penyelenggaraan PTM sesuai rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI, menghentikan PTM di sekolah yang tidak memenuhi persyaratan WHO.

APKA sendiri berangotakan ormas seperti Arek Lintang (Alit) Indonesia, AMAR Law Firm & Public Interest Law Office, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), Forum Orang Tua Siswa (Fortusis), Hakasasi, LaporCovid19, Lokataru dan Surabaya Student Crisis Centre (SCCC).

Prihatin

Yulianti Umrah dari Alit mengemukakan keprihatinannya atas kebijakan PTM yang hanya mengacu pada level wilayah PPKM yang diikuti banyak anak-anak usia 7 – 15 tahun yang belum divaksin.

Seharusnya, menurut Yulianti, dinas pendidikan di daerah sampai kementerian terkait bekerja lebih keras mencari solusi lain yang tidak berisiko misalnya mengoptimalkan balai warga di desa-desa dengan memberdayakan tutor lokal.

Menurut catatan, pembukaan kembali sekolah atau PJM secara bertahap dilakukan mengingat banyak kendala yang terjadi selama setahun lebih berbagai pembatasan di tengah pandemi Covid-19.

Selain akses internet yang belum merata di setiap daerah, anak-anak juga tidak optimal dan cepat  bosan mengikuti pembelajaran daring (PJJ), sementara orang tua dan guru juga terbebani.

Sebaliknya, PJM  juga menghadapi sejumlah kendala, misalnya seberapa ketat guru-guru mengawasi murid-murid agar mematuhi prokes, belum lagi persoalan di luar sekolah, dalam perjalanan dari atau ke sekolah.

Pilihan antara PJJ atau PTM memang dilematis, bagai menghadapi buah si malakama. Yang penting bagaimana mencari agar masing-masing dampak negatifnya bisa ditekan. Ini yang susah!

 

 

 

 

Advertisement