DI TENGAH pro-kontra rencana pemindahan ibukota RI, Presiden Jokowi dengan mantap mengumumkan Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sebagai lokasi ibukota baru.
Tentu rencana akbar tersebut harus memperoleh persetujuan DPR, walau mengingat partai koalisi pemerintah mayoritas di parlemen, agaknya semuanya akan lancar-lancar saja.
Gagasan pemindahan ibukota ke Palangka Raya pernah digagas oleh Presiden Soekarno pada 1957 walau tidak pernah ada tindak lanjutnya, begitu pula oleh Presiden Suharto ke Jonggol, Bogor di Jawa Barat pada awal 1997 setahun menjelang lengser.
Sementara pemerintah saat ini sedang menggodok RUU sebagai payung hukum pembentukan badan otorita langsung di bawah presiden dengan tugas menyiapkan, membangun dan mengelola ibukota baru.
Pemindahan ibukota suatu negara dilakukan dengann berbagai alasan, misalnya Australia, dari Melbourne ke Canberra (1927) sebagai jalan tengah akibat persaingan ketat antara kota Melbourne dan Sydney.
Junta militer Myanmar memindahkan ibukota dari Yangon, 320 KM ke arah utara, ke Naypydaw (2005) yang dianggap lebih strategis dan berada di tengah tiga negara bagian lainnya (Shan, Kayah dan Kajin).
Yangon disapu topan Nargis dengan 100 ribu korban tewas pada 2008 hingga dinilai rentan bencana alam, sudah terlalu padat dan lahan yang tersedia terbatas, hingga pemindahan ke Naypydaw tak terelakkan.
Pakistan lain lagi, ibukota dipindahkan dari Karachi ke Islamabad karena Karachi dinilai rentan terhadap serangan dari Laut Arab dan mengingat ibukota lama tersebut sudah menjadi sentra bisnis, rentan menjadi ajang bisnis pejabat.
Contoh dari Negara lain
Negara yang ibukotanya pindah: India dari Calcutta ke New Delhi (1911), Turki dari Istanbul ke Ankara (‘23), Brazil dari Rio de Janeiro ke Brazilia (‘60), Nigeria dari Lagos ke Abuja (‘91), Kazakhstan dari Almati ke Astana (‘97) dan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya (2002).
Presiden Jokowi merencanakan pemindahan ibukota ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim dengan luas masing-masing 3.333 Km2 dan 27.263 Km2 dengan alasan, beban daya dukung Jakarta sudah terlalu sarat, keterbatasan lahan dan tingginya potensi bencana.
Gempa dan tsunami mengancam Jakarta yang berada di jalur patahan (sesar) Lembang dan Baribis, membentang 25 km selatan dari perut bumi Jakarta dan Cibatu, Bekasi, sampai Rangkasbitung.
Banjir yang melanda Jakarta tiap musim penghujan juga menuntut alokasi anggaran besar dan sulit dikendalikan karena selain berada di dataran rendah, juga lokasi 13 muara sungai.
Alasan lain, lokasi ibukota baru strategis karena berada di tengah wilayah Indonesia, dekat dengan Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang serta memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.
Alokasi dana pembangunan ibukota baru sebesar Rp466 triliun, lebih separuhnya (54 persen) Rp254.436 triliun berasal dari kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha, 26,2 persen (Rp122,092 triliun) dan 19,2 persen (Rp89,473 triliun).
Proses dialektika termasuk lontaran kritik yang ilmiah perlu terus didorong terkait pemindahan ibukota agar muncul ide-ide
baru untuk dikritisi (antitesis) lagi sehingga melahirkan tesis atau solusi paling pas.
Sayangnya, pro-kontra tentang rencana pemindahan ibukota sering menjadi polemik dangkal, bukan berbasis argumentasi dengan acuan (hukum, kaidah, norma dll) yang kuat, tetapi sering partisan, nyinyir, diwarnai nuansa polarisasi pilpres lalu.
“Karena yang mengangkat dan merencanakan (isu perpindahan ibukota) adalah “lawan”, harus dijegal, “ demikian kira-kira sikap sebagian elite, termasuk ada juga dari kalangan DPR.
Mimpi Bung Karno
Bung Karno yang juga pernah menggagas pemindahan ibukota RI ke Palangkarya 62 tahun lalu, jika masih hidup, mungkin akan membayangkan ibukota baru sbb:
Rindang oleh aneka tanaman hutan tropis, dihiasi hijaunya taman-taman kota dengan tanaman buah-buahan dan bunga, ada bukit hingga dari ketinggian orang bisa menyaksikan gemerlapan kota, aktivitas warga sepanjang sungai dan pantai yang memesona.
Penduduknya, ASN , pengusaha atau pekerja sektor informal asal Jawa atau Sumatera, suku-suku dayak setempat, asal Sulawesi, NTB, NTT, Maluku sampai Papua hidup rukun berdampingan.
Tidak ada bentrok massa, karena semuanya sadar, isu SARA, tawuran antarkampung, apalagi antarsiswa sekolah adalah ulah primitif, sedangkan aparat hukum sangat profesional, antisipatif dan adil menangani kasus-kasus apa pun yang melibatkan warga.
Warga, juga turis, staf dan diplomat asing atau para ekspatriat bisa santai sampai larut malam pun aman dan nyaman menikmati semilir udara tropis di bawah pepohonan dan sepanjang garis pantai. Petugas keamanan juga selalu hadir.
Mereka dengan mudah mencari aneka kuliner nusantara dan menu manca negara di sentra kuliner dengan harga standar, “tidak ngemplang”, cita-rasanya OK dan hyegienis. Indonesia yang memiliki ragam kuliner Nusantara selama ini tidak banyak dikenal warga asing, khususnya kelas K-5 yang terkesan tidak higienis dan lapak penjualannya sering tampak kumuh, berbeda dengan misalnya di Malaysia, Thailand dan Vietnam dan Singapura.
Di hari-hari sibuk, ASN dan para karyawan tidak perlu bergelayutan atau berdesak-desakan naik angkutan publik, tidak perlu kendaraan pribadi, karena perumahan atau rumah susun yang disediakan hanya berjarak sepelemparan batu.
Sistem transportasi massal juga disetarakan dengan kota-kota kelas dunia lainnya, selain tepat waktu, aman, nyaman dan terintegrasi, sehingga orang-orang asing pun tidak enggan menaikinya.
Di sisi pantai ada ruang yang disiapkan untuk acara karnaval, pawai atau acara-acara massal hingga tidak perlu menggunakan jalan protokol.
Parade TNI diikuti satuan-satuan matra darat, “sailing pass” kapal perang dan “flying pass” pesawat tempur bisa dilakukan di ruang tersebut, hingga tidak perlu numpang di lahan perusahaan swasta seperti parade HUT TNI lalu yang digelar di Banten beberapa waktu lalu.
O iya, penduduk juga ramah, saling peduli dan bersahabat, karena melalui kurikulum di sekolah-sekolah, program-program di lingkup RT-RW dilakukan rekayasa sosial untuk menempa karakter warga.
Ibukota adalah etalase bangsa dan negara, sehingga wilayah langganan banjir, berpotensi bencana, lalu lintasnya semrawut, K-5 tidak tertib dan sampah berserakan sehingga menampilkan wajah kumuh agaknya memang harus ditinggalkan.
‘Gut bay’ Jakarta!
