PENYANDERAAN terhadap warga sipil di tiga desa di Kec. Tembagapura, Kab. Mimika, Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) belum berakhir, sementara negosiasi menemui jalan buntu karena pihak pelaku menolak kehadiran mediator yang diajukan aparat keamanan RI.
Tenggat waktu yang diberikan aparat keamanan, Sabtu lalu (11l/11) pun berlalu, sementara persediaan bahan pangan warga yan tersandera pun mulai menipis.
Maklumat memuat seruan kepada masyarakat yang menguasai, memiiki, membawa atau menggunakan senjata api ilegal agar secepatnya meletakkan senjata dan menyerahkan diri pada aparat penegak hukum atau kepolisian juga tidak digubris oleh kelompok pelaku.
Maklumat itu juga memuat imbauan agar warga tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti melakukan ancaman, penganiayaan, perampokan, penjarahan, perkosaan, pembunuhan atau tindak kriminal lainnya.
Penyebaran maklumat yang dilakukan melalui udara, menyasar Kampung Utikini, Kimbely, Banti, Opitawak, Aroanoap dan Tsinga di Distik Tembagapura, Kab. Mimika.
Menkopolhukam Wiranto menekankan kepada aparat TNI dan polisi agar mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani kasus penyanderaan 1.300 warga sipil oleh Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Banti, Kimbely dan Utikini di Kab. Tembagapura yang sudah berlangsung dua pekan itu dan menghindari penggunaan kekerasan.
“Kami minta Kapolda dan Pangdam Papua segera melakukan langkah persuasif dulu, “ ujar Wiranto.
Namun Wiranto juga mengingatkan, penyanderaan terhadap warga negara tidak dibenarkan dan  semua masalah perlu diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, tidak serang-menyerang, tuduh-menuduh, tidak ada konflik. “Itu lah yang kami inginkan, “ tandasnya.
Aparat keamanan menghadapi kesulitan memburu geng bersenjata dipimpin Sabinus Waker yang memanfaatkan kondisi geografis berupa perbukitan.Setelah melakukan penyergapan, mereka menghilang di kerimbunan pohon dan di balik perbukitan yang berkabut atau berbaur dengan warga lainnya.
Jubir Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom hanya mengijinkan Palang merah Indonesia untuk mengevakuasi warga di ketiga kampung yang terisolasi.
Dengan nada mengancam ia mengingatkan, kontak senjata tidak dapat dihindari jika ada aparat kemananan yang telibat dalam kegiatan evakuasi. Menurut dia, 50 anggota mereka sudah berada di Tembagapura.
Pada bagian lain Sebby menyatakan pihaknya tidak akan menyerang warga sipil di ketiga kampung tersebut walaupun mengaku melarang mereka agar tidak keluar dari kampung.
“Intinya, kami siap menghadapi TNI dan Polri demi memperjuangkan referendum Papua, “ ujarnya. Menurut informasi, KKB yang melakukan penyanderaan dipekirakan memiliki sekitar 30 pucuk senjata dari berbagai jenis.
Motif ekonomi
Sementara Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengemukakan, ada motivasi ekonomi di balik aksi KKB kali ini yakni untuk mengambil alih area penambangan emas tradisional di Kali Kabur yang selama ini dikelola warga pendatang.
Sedangkan Sekjen Barisan Merah Putih di Tanah Papua, Yonas Nussi mengatakan, KKB bukan kelompok yang berjuang demi kemerdekaan Papua, melainkan kelompok penebar teror demi  mendapatkan keuntungan semata.
“Gerakan bernuansa ideologi tentu tidak menjadikan warga sipil sebagai korban. Aparat keamanan hendaknya tidak ragu-ragu menindak mereka, “ ujar Nussi.
Sebaliknya, Jubir Tentara Pembebasan Nasinal Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom menyatakan tidak akan menyerang warga sipil di ketiga kampung tersebut walaupun mengaku pihaknya melarang mereka agar tidak keluar dari pemukiman.
“Intinya, kami siap menghadapi TNI dan Polri demi memperjuangkan referendum Papua, “ ujarnya.
Komandan Lapangan Tentara Pembebasan Nasional OPM Wilayah Tembagapura Gusti Waker menyatakan, tidak akan melepaskan ketiga kampung yang mereka kuasai sejak tiga pekan ini.
Bahkan dengan nada mengancam ia mengatakan, sekitar 3.000 anggotanya sudah berada di Tembagapura. “Kami akan tembak aparat TNI atau Polri yang berani masuk ketiga kampung ini, “ tandasnya.
Ia juga mengaku, tidak ada motif ekonomi di balik aksi mereka kecuali untuk memperoleh  pengakuan dari publik internasional bagi kemerdekaan Papua.
Yang mengkhawatirkan, persediaan pangan warga yang tekurung di ketiga kampung semakin menipis karena mereka dilarang oleh KKB mengambil bahan kebutuhan pokok yang disediakan Pemda Mimika di Markas Kepolisian Sektor Tembagapura sejak Sabtu lalu.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang (Kontras) Yati Andriyati juga menyampaikan imbauan pada Polri dan TNI untuk mengedepankan dialog dengan pihak KKB.
“Penggunaan kekerasan hanya akan memicu eskalasi kekerasan, lalu menimbulkan pelanggaran HAM, sehingga warga Papua semakin tidak mempercayai otoritas pemerintah RI, “ tuturnya.
Sementara Kordinator Lembaga Studi Advokasi dan HAM Wahyudi Jaffar meminta agar ada kejelasan mengenai status keamanan di Papua karena sudah berulang kali terjadi krisis dan ia juga mendorong agar dialog terus dibuka di antara para pihak yang terlibat, juga untuk menupayakan pembebasan warga tersandera.
Polri bersama sejumlah pihak terkait juga terus melakukan langkah persuasif. “Kontak senjata dihindari demi menjaga keselamatan warga sipil, “ Kata Kabiropenmas Polri Brigjen Rikwanto.
Sepanjang masih dalam kerangka NKRI, persoalan apa pun bisa dicari solusinya dan yang penting tidak ada jatuh korban, baik warga sipil yang tersandera di ketiga desa, aparat keamanan maupun para pelaku penyandera, anggota KKB.
