SOS, Pembantaian di Sudan

Demo di Khartoum, Sudan (3/6) menewaskan 30 orang dan ratusan luka-luka. Bebas dari diktator Omar al-Bashir yang berkuasa sejak 1989, Sudan jatuh ke rezim junta militer (foto:AFP)

DUNIA mengecam aksi kekerasan rezim junta militer Sudan sehingga merenggut 30 nyawa warga dan ratusan lainnya mengalami luka-luka di tengah aksi unjukrasa yang digelar di Khartoum, Senin (3/6).

Kantor Berita AFP melaporkan, militer mengerahkan Satuan Reaksi Cepat (RSF) di pintu Sungai Nil guna menghadang ribuan pendemo yang mendesak agar para jenderal yang mengudeta Presiden Omar Bashir menyerahkan kekuasaan pada pemerintah sipil.

Pemerintah AS menyebut tindakan keras pasukan keamanan terhadap pendemo sebagai aksi brutal, sedangkan Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan terhadap pendemo dan menyerukan pembentukan penyelidik independen.

DK PBB juga dijadwalkan menggelar rapat tertutup hari ini ((4/6), sementara Dewan Militer Sudan membantah satuan RSF membubarkan aksi duduk di depan markas tentara secara paksa, walau pendemo mengatakan yang sebaliknya.

Asosiasi Profesional Sudan yang mempelopori protes nasional pada Desember lalu menyatakan, tindakan keras militer merupakan “pembantaian berdarah” dan meminta masyarakat keluar dari rumah usai sholat Ied, Selasa ini.”Mari kita berdoa untuk para martir dan berdemonstrasi secara damai,” demikian ajakan mereka.

Aksi Duduk Sejak 6 April

Aksi duduk di alun-alun depan markas militer berlangsung sejak 6 April, lima hari sebelum Bashir digulingkan, sedangkan sejak Mei lalu, junta militer menyetujui struktur pemerintahan baru dan masa transisi tiga tahun ke sipil, namun rakyat menghendaki, penyerahan kekuasaan segera.

Militer berdalih, masih perlu waktu untuk memutuskan pembentukan dewan berdaulat yang akan menjadi badan pengambil keputusan tertinggi di masa transisi.

Kemelut politik di Sudan bermula dari kejenuhan penduduk atas kepemimpinan Presiden Sudan, Omar al-Bashir (75) yang memimpin negeri berpenduduk sekitar 40 juta di Afrika timur laut tersebut selama tiga dekade sejak 1989.

Diguncang gelombang aksi unjukrasa massa sejak Desember lalu, Bashir akhirnya lengser setelah rezim pemerintahannya diambil alih oleh pihak militer (11/4).

Bashir juga didakwa oleh Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) Den Haag atas tuduhan melakukan genocida saat pergolakan di wilayah Darfur, Sudan barat (2003 – 2011) yang menewaskan 300.000 orang.

Yang dialami rakyat Sudan saat ini bagaikan pepatah “lepas dari mulut macan, masuk ke mulut buaya” atau terbebas dari diktator al-Bashir, jatuh ke rezim militer. (AFP/ns)

Advertisement